Breaking News:

Aceh Sebaiknya Fokus pada Pilkada 2023, Pilkada dalam UUPA tak Bersifat Lex Specialist Utuh

Ketua Umum Partai SIRA, Muhammad Nazar, meminta semua pihak agar fokus berjuang untuk menjadwal ulang Pilkada Aceh pada tahun 2023

Editor: bakri
For Serambinews.com
Ketua Umum Partai SIRA, Muhammad Nazar. 

JAKARTA - Ketua Umum Partai SIRA, Muhammad Nazar, meminta semua pihak agar fokus berjuang untuk menjadwal ulang Pilkada Aceh pada tahun 2023, jika memang tahun 2024 seperti yang diusulkan Pemerintah Pusat dianggap terlalu lama.

"Sebaiknya fokus saja ke Pilkada 2023 dan tidak memaksakan diri untuk Pilkada 2022," kata Muhammad Nazar di Jakarta, Sabtu (3/3/2021) menyusul penetapan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh yang menunda Pilkada Aceh 2022 sampai jadwal berikutnya yang ditentukan.

Muhammad Nazar mengatakan, keputusan KIP Aceh harus menunda Pilkada 2022 telah dianalisis dan dikaji oleh Partai SIRA sebelumnya, dan pihaknya juga telah mengingatkan KIP agar tidak perlu memaksakan pelaksanaan Pilkada 2022.

Muhammad Nazar mengaku telah menyampaikan pemikiran itu dalam acara dialog politik ‘Menakar Kesaktian UUPA dalam Pelaksanaan Pilkada Aceh 2022'. Saat itu dia menyampaikan agar tidak perlu memaksakan diri seolah-olah dengan Pilkada 2022 ingin membela UUPA.

"Padahal banyak yang lebih wajib lainnya yang harus dibela, seperti pengentasan kemiskinan, pengisian jabatan wakil gubernur sebagai hasil Pilkada 2017,” tuturnya.

Mantan Wagub Aceh tersebut mengkritik halus agar semua pihak di Aceh lebih adil dalam memahami hingga melaksanakan setiap amanah UUPA. Jangan sampai yang wajib justru terabaikan dan yang dikejar adalah yang justru klausul-klausul yang tidak mutlak dijalankan.

Tidak Lex Specialist Utuh

Muhammad Nazar menyatakan, Pilkada dalam UUPA tidak bersifat lex specialis secara utuh dan karenanya jadwal pelaksanaan dapat bergeser jika ada kepentingan lain yang lebih strategis.

"Sekarang kepentingan nasional untuk menyerentakkan jadwal pelaksanaan Pilkada menjadi strategi yang lebih kuat. Tetapi, jika Aceh ingin mengambil strategi penjadwalan Pilkada untuk dilaksanakan di tahun 2023, itu bisa saja sebagai bagian dari negosiasi, namun tidak dengan alasan sekedar menginterpretasi UUPA dalam versi analisa hukum yang tidak utuh," terangnya.

Ia juga minta agar interpretasi dan pelaksanaan UUPA dilakukan  secara fair, utuh dan tidak sekedar jadi senjata untuk kepentingan tertentu yang terbatas di kalangan stakeholders Aceh sendiri. "Karena memang tidak semua muatan UUPA itu bersifat lex specialis. Dengan pemahaman dan pelaksanaan yang baik, fair dan utuh, Insya Allah akan sampai ke tujuan yang bermanfaat," demikian Muhammad Nazar.(fik)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved