Breaking News:

Dualisme PNA

Sekjen PNA Dituding Palsukan Surat Pernyataan DPW PNA Aceh Besar Bersedia Kembali ke SK 2017

Beberapa malam yang lalu kami menemukan surat pernyataan palsu yang mengatasnamakan DPW PNA Aceh Besar. Surat tersebut berbunyi DPW PNA Aceh Besar

SERAMBINEWS/FOR SERAMBINEWS.COM
M Amin dan Haspan Yusuf Ritonga 

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Konflik internal Partai Nanggroe Aceh (PNA) yang berujung pada dualisme kepengurusan partai tersebut hingga kini belum ada tanda-tanda akan berakhir.

Ketua DPW PNA Aceh Besar, M Amin menuding Sekretaris Jenderal (Sekjen) PNA, Miswar Fuady sudah mengeluarkan surat pernyataan palsu yang isinya DPW PNA Aceh Besar bersedia kembali ke SK DPP PNA hasil kongres 2017.

“Beberapa malam yang lalu kami menemukan surat pernyataan palsu yang mengatasnamakan DPW PNA Aceh Besar. Surat tersebut berbunyi DPW PNA Aceh Besar bersedia kembali ke SK DPP 2017,” kata M Amin kepada Serambinews melalui rilis, Minggu (4/4/2021) malam.

Serambinews.com juga turut menerima kopian surat pernyataan yang belum berstempel tersebut.

Surat tertanggal 30 Maret 2021 itu ditandatangani oleh Irmansyah dan Arfiansyah selaku ketua dan sekretaris DPW PNA Aceh Besar.

Jordania Tuduh Pangeran Hamza Berhubungan dengan Asing, Rencanakan Guncang Negara

Baitul Mal Aceh Bantu Keluarga Putri Aura, Remaja Putri Penderita Tifus, Paru-paru, dan Saraf

Turki Mencatat 44.756 kasus Baru Virus Corona, Menjadi Kasus Harian Tertinggi

Setelah menemukan surat itu, M Amin mengakui sudah berulang kali menghubungi Sekjen untuk konfirmasi, tapi tidak tersambung.

Ia meminta Miswar tidak membangun tirani yang mengakibatkan hancurnya partai.

“Sekarang Miswar Fuady minta kami kembali ke SK DPP 2017, padahal secara konstitusi partai, SK DPP 2017 sudah dileburkan di dalam KLB dan kini sudah ada kepengurusan baru,” ujarnya.

Sekjen PNA Miswar Fuady melalui Tim Hukum DPP PNA hasil Kongres 2017, Haspan Yusuf Ritonga SH MH tidak banyak menanggapi soal tudingan tersebut.

Ia hanya mengatakan bahwa kepengurusan PNA Aceh Besar saat ini bukan lagi diketuai oleh M Amin.

“Sudah ada perubahan kepengurusan DPW PNA Kabupaten Aceh Besar. Karena kepengurusan di bawah saudara M Amin tidak mampu menjalankan amanah untuk melaksanakan Konferensi I DPW PNA Kabupaten Aceh Besar selama hampir 3 tahun sejak SK dikeluarkan,” kata Haspan.

Haspan menjelaskan bahwa penunjukan dan penggantian kepengurusan DPW PNA yang belum melaksanakan Konferensi sepenuhnya menjadi wewenang DPP PNA.

“Pergantian kepengurusan DPW PNA Aceh Besar merupakan hasil konsolidasi internal PNA, dan bukan keputusan pribadi Sekretaris Jenderal DPP PNA,” tegasnya.(*)

Penulis: Masrizal Bin Zairi
Editor: Ansari Hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved