Breaking News:

Soal Pilkada 2022, Senator Aceh Fachrul Razi Serukan Tak Perlu Tunduk ke Pusat, Seperti Bank Syariah

Saya berikan perumpamaan, Bankdi Aceh saja karena adanya UUPA, semuanya sudah syariah, artinya pemerintah pusat tunduk dengan kekhususan Aceh.

Penulis: Fikar W Eda | Editor: Mursal Ismail
For Serambinews.com
Senator Fachrul Razi 

Saya berikan perumpamaan, Bank di Aceh saja karena adanya UUPA, semuanya sudah syariah, artinya pemerintah pusat tunduk dengan kekhususan Aceh.

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Senator Aceh Fachrul Razi menegaskan terkait penundaan Pilkada Aceh 2022, Aceh tidak harus tunduk ke pusat.

"Saya berikan perumpamaan, Bank di Aceh saja karena adanya UUPA, semuanya sudah syariah, artinya pemerintah pusat tunduk dengan kekhususan Aceh

Semuanya menjadi syariah. Tapi mengapa politik pilkada kita tidak menggunakan UUPA, kenapa harus ikut aturan pusat, artinya Aceh tunduk dengan aturan pusat," tukasnya, Sabtu (3/4/2021)

Fachrul Razi, Ketua Komite I DPD RI, hadir di Lhokseumawe dalam rangka pelantikan pengurus Ikatan Keluarga Alumni Magister Hukum Universitas Malikussaleh (UNIMAL)  dan menjadi pembicara dalam Diskusi Publik Tema " Pilkada Aceh 2022 atau 2024 Dalam Perspektif Kekhususan Aceh.”

"Kami di DPD RI dalam Paripurna telah menyampaikan dukungan Pilkada Aceh dilaksanakan tahun 2022.

Kita boleh saja menjalankan Pilkada 2022, tidak perlu ikut Pilkada serentak 2024 yang merupakan domain pilkada nasional.

Pilkada Aceh adalah Pilkada Asimetris, bukan pilkada umum yang bersifat nasional," tegas Fachrul Razi.

Baca juga: Senator Fachrul Razi, Aceh Bisa Biayai Sendiri Pilkada 2022, tak Perlu Dana Pusat

Baca juga: Kisah Pilu Putri Aura di Aceh Utara, Kondisinya Tinggal Kulit dan Tulang, Sebelah Kakinya Lumpuh

Baca juga: Diduga Terlibat Upaya Gulingkan Raja Abdullah II, Pejabat Istana Kerajaan Yordania Ditangkap

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua KIP  Aceh, Samsul Bahri mengatakan KIP telah memutuskan untuk menunda seluruh tahapan pogram dan jadwal penyelenggaraan Pilkada Aceh 2022.  

Menurut Samsul Bahri, keputusan tersebut diambil karena Pemerintah Aceh tidak memiliki anggaran untuk melaksanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota di 2022. 

"Kita sudah putuskan bahwa KIP menunda seluruh tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota dalam provinsi Aceh sebagaimana keputusan KIP Aceh yang dahulu sampai adanya kebijakan lebih lanjut dari pemerintah Aceh.

Dasarnya surat Gubernur Aceh bahwa Gubernur tidak bisa menganggar uang karena tidak ada keputusan dari pemerintah pusat," kata Samsul Bahri.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved