Breaking News:

Forkopimda Tinjau Objek Eksekusi PN Stabat

Forkopimda Aceh Tamiang menjadwalkan peninjauan langsung objek lahan di Dusun Adilmakmur II, Tenggulun yang diduga

Foto: Humas
Forkopimda Aceh Tamiang saat rapat koordinasi di Mapolres Aceh Tamiang, Senin (8/3/2021). 

KUALASIMPANG – Forkopimda Aceh Tamiang menjadwalkan peninjauan langsung objek lahan di Dusun Adilmakmur II, Tenggulun yang diduga sudah masuk dalam areal yang dieksekusi PN Stabat, Selasa (5/4/2021).

Peninjauan langsung ini sudah sesuai dengan hasil keputusan rapat kerja DRPK Aceh Tamiang dengan Pemkab Aceh Tamiang pada Senin, 29 Maret yang disusul dengan rapat internal Pemkab Aceh Tamiang sehari kemudian.

Bupati Aceh Tamiang, Mursil menjelaskan, peninjauan ini perlu dilakukan untuk memastikan apakah lahan yang diklaim PN Stabat itu sudah melewati batas kedua kabupaten yang sudah diatur dalam Permendari 28/2020.

“Kita belum berani mengklaim apakah memang ada wilayah kita yang masuk dalam putusan eksekusi PN Stabat, sebelum mengecek langsung ke lokasi,” kata Mursil, Senin (5/4/2021).

Dalam peninjauan ini, Forkopimda Aceh Tamiang yang terdiri atas Ketua DPRK, Kapolres, Kajari, dan Dandim 0117/Atam akan melibatkan sejumlah pihak terkait, di antaranya Kepala  KPH Wilayah III dan dua kelompok tani.

Mursil mengatakan, Pemkab Aceh Tamiang belum bisa mengeluarkan kebijakan apapaun sebelum memperoleh kepastian letak lokasi. “Bila nanti dipastikan itu memang wilayah kita sesuai Permendgri 28/2020, maka kita akan langsung melakukan langkah-langkah, termasuk menempuh jalur hukum,” tegasnya.

Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang, Fadlon berharap kunjungan seluruh unsur Forkopimda itu bisa mengakhiri polemik tapal batas. Dia berharap pemerintah bisa mengambil kebijakan dengan cepat untuk menghindari konflik akar rumput.

“Kita berharap semua menahan diri sampai ada keputusan yang jelas, dan kami mendorong agar pemerintah bisa menyelesaikan persoalan ini dengan cepat,” ujarnya.

Perwakilan warga, Muhammad Ridwan mengingatkan Pemerintah Aceh untuk lebih aktif dalam menjaga tapal batas sesuai Permendagri 28/2021. Dia menyimpulkan persoalan di Tenggulun tidak akan terjadi bila Pemerintah Aceh langsung memasang pilar batas sejak peraturan dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

“Permendagri itu diterbitkan 19 Mei 2020. Artinya ada waktu satu tahun untuk Pemerintah Aceh memasang pilar batas, tapi ini tidak dilakukan,” kata Ridwan.(mad)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved