Breaking News:

Eksekusi PN Stabat Rugikan Tamiang, Terindikasi Caplok Wilayah

Objek eksekusi PN Stabat di atas lahan 1.100 hektar disinyalir sudah memasuki wilayah administratif Pemkab Aceh Tamiang sejauh 569,79 meter

Serambinews.com
Datok Penghulu Kampung Tenggulun Abidin saat mengikuti rapat kerja membahas putusan PN Stabat dengan DPRK Aceh Tamiang, beberapa waktu lalu. 

KUALASIMPANG – Objek eksekusi PN Stabat di atas lahan 1.100 hektar disinyalir sudah memasuki wilayah administratif Pemkab Aceh Tamiang sejauh 569,79 meter. Pemerintah Aceh diharapkan turun tangan karena pelanggaran tapal batas ini melanggar Permendagri 28/2020.

Dugaan penerobosan tapal batas ini terungkap setelah tim Forkopimda  Tamiang melakukan survey dan tracking di Dusun Adilmakmur II, Tenggulun, Aceh Tamiang, Selasa (6/4/2021). Kawasan ini merupakan objek yang dieksekusi PN Stabat atas gugatan yang dilakukan oleh penisuanan PNS, Bukhary (68) warga Jalan Selambo IV Nomor 14, kecamatan Medan Amplas, Sumatera Utara pada 10 Maret 2021.

Dalam putusan itu, Bukhary dinyatakan sebagai pemilik lahan seluas 1.100 hektare di Dusun Arasnapal, Desa Bukitmas, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Namun berdasarkan survey dan tracking yang diambil pada titik di atas lahan tersebut, terungkap kalau kawasan itu berada di Dusun Adilmakmur, Kampung Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Aceh Tamiang.

“Hari ini kita mengambil sampel pada tiga titik koordinat. Diketahui seluruh titik yang kita ambil merupakan wilayah administratif Aceh Tamiang,” kata Asisten Pemerintahan Setdakab Aceh Tamiang, Amiruddin.

Pengambilan titik pertama dilakukan di persis di bawah plang pertama putusan PN Stabat yang dipasang Bukhary. Berdasarkan survey dan tracking menggunakan GPS, kawasan ini berada pada titik koordinat 3°57’48.1ʺ N,98°00’44.0ʺ E.

Sampel berikutnya diambil di lokasi pemasangan plang kedua yang menunjukan titik koordinat 3°57’34.7ʺ N,98°00’40.7ʺ E, sedangkan sampel ketiga diambil atas reruntuhan bangunan pondok petani yang telah diratakan dengan ekscavator. Di titik ketiga ini menunjukan koordinat 3°57’24.3ʺ N,98°00’41.2ʺ E.

Amiruddin menjelaskan, bila merujuk Permendagri 28/2020, posisi Sumatera Utara dari titik sampel ketiga masih berjarak sekira 569,79 meter. “Temuan ini akan kita laporkan ke Bupati untuk kemudian diteruskan ke Pemerintah Aceh, karena ini menyangkut tapal batas antar-dua provinsi,” ujar Amiruddin.

Saat berdialog dengan masyarakat, Amiruddin meminta masyarakat menahan diri karena pemerintah sedang berjuang menyelesaikan persoalan ini. Dia mengingatkan Camat Tenggulun dan Datok Penghulu Kampung Tenggulun aktif menyosialisasikan perjuangan pemerintah agar masyarakat tidak bertindak di luar batas. “Jangan melakukan aktivitas yang merugikan diri sendiri, pemerintah tetap akan berjuang menyelesaikan ini,” kata Amiruddin.

Ketua DPRK Tamiang Suprianto, berharap persoalan tapal batas ini bisa diselesaikan secepatnya agar tidak menjadi bola panas di kemudian hari. Dia pun mendorong Pemerintah Aceh segera menurunkan tim untuk membantu penyelesaian persoalan ini. “Kami sangat mendorong persoalan ini diselesaikan dengan cepat,” ujarnya.

Sementara Dandim 0117/Atam, Letkol Cpn Yusuf Adi Puruhita menyarankan Pemkab membentuk tim tapal batas untuk mempercepat penyelesaian persoalan ini. Tim ini disarankannya harus melibatkan sejumlah pihak yang memahami sejarah perbatasan.

“Sebaiknya dibentuk tim tapal batas, sehingga persoalan seperti ini bisa diselesaikan dengan cepat,” kata Yusuf. Dalam kunjungan ini terlihat perwakilan dari PN Kualasimpang, Kejari Tamiang, Badan Pertanahan Nasioanl (BPN) dan aparat Polres Tamiang.

Masyarakat Kampung Tenggulun mencium ada keterlibatan mafia peradilan dalam putusan PNS Stabat, setelah mengetahui objek eksekusi berada di wilayah administratif Aceh Tamiang.

Masyarakat melalui Datok Penghulu Kampung Tenggulun, Abidin  berharap Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas PMH) segera turun tangan untuk mengusut kasus ini. “Masyarakat minta kasus ini diusut tuntas, kalau perlu Satgas Pemberantasan Mafia Hukum diturunkan ke sini,” kata Abidin.

Abidin mengungkapkan, pascaputusan ini masyarakatnya telah dirugikan karena sebagian tanaman telah ditumbangkan oleh pihak pemenang gugatan. “Kalau pun ada tanaman yang belum ditumbang, pasti sudah rusak. Karena sudah hampir sebulan tidak dirawat, tidak dibolehkan masuk,” ujarnya.

Di lokasi kejadian pihak penggugat tidak hanya memasang dua plang yang berisi pengumuman putusan PN Stabat, tapi menghambat kendaraan masyarakat dengan membuat parit di tengah badan jalan. “Bagian tengah jalan sengaja dikeruk, biar masyarakat tidak bisa melintas,” ujarnya.(mad)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved