Breaking News:

Wawancara Khusus

Pemerintah Hanya Ambil Alih Pengelolaan TMII

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno, mengumumkan, pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) berpindah kepada kementerian

Pemerintah Hanya Ambil Alih Pengelolaan TMII
FOR SERAMBINEWS.COM
Kabag Humas Badan Pengelola TMII, Adi Wibowo

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno, mengumumkan, pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) berpindah kepada kementerian tersebut. Hal itu mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang TMII. "Presiden sudah menerbitkan Perpres Nomor 19 Tahun 2021 tentang TMII, yang di dalamnya mengatur penguasaan dan pengelolaan TMII dilakukan oleh Kemensetneg (Kementerian Sekretariat Negara-red)," ujar Pratikno dalam konferensi pers virtual, Rabu (7/4/2021).

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Kabag Humas) Badan Pelaksana Pengelola TMII, Adi Wibowo menjelaskan, kini TMII dalam penguasaan dan pengelolaan Kemensesneg. "Pengelolaan yang selama ini berada di Yayasan Harapan Kita, kini diambil oleh pemerintah dan kemudian akan dikelola oleh Kemensetneg," ujarnya saat ditemui khusus Tribun Network, Kamis (8/4/2020). Berikut petikan wawancara dengan Adi Wibowo:
Hak kelola TMII diambil alih oleh pemerintah. Apa yang sebenarnya terjadi?

Perlu dipahami dan saya tegaskan bahwa yang diambil alih itu bukan aset. Banyak orang memahami bahwa aset TMII disita oleh pemerintah, itu salah. Tapi, berdasarkan Keppres Nomor 51 Tahun 1977, Taman Mini Indonesia Indah itu sudah milik negara. Yang diambil alih hanya pengelolaannya. Dalam sistem pengelolaan TMII, berdasarkan Keppres yang diterima Yayasan Harapan Kita, yayasan kemudian membentuk Badan Pelaksana Pengelolaan, itulah kami.

Kami secara langsung bertanggungjawab kepada Yayasan Harapan Kita. Tapi, yang bertanggung jawab kepada negara--dalam hal ini Kemensesneg--itu adalah yayasan. Kita tidak ada hubungan langsung dengan Kemensesneg, walaupun secara operasional terjadi. Kita harmonis selama ini. Itu bila kita bicara dalam tata kelola.

Bicara masalah pengelolaan TMII, operasional, pembiayaan, pendapatan, dan anggaran belanja, memang kita diharapkan mampu mencukupi kebutuhan sendiri. Dari pemasukan yang kita peroleh, kita kelola, kemudian bagaimana caranya jangan sampai TMII itu kekurangan. Kita harapkan cukup, walaupun banyak (kurang), dan seringkali untuk mencukupi kita mengalami kekurangan. Kekurangan itu selama ini selalu dibantu oleh Yayasan Harapan Kita. Pola birokrasi yang sudah terjadi seperti itu.

Pengambilalihan ini berdasarkan banyaknya catatan buruk BPK, salah satunya tentang pengelola yang tidak pernah menyetor pendapatan pada kas negara?

Kalau pengertian setor kas ke negara, jujur saya memang belum paham yang dimaksud seperti apa. Sebab, kalau bicara masalah kewajiban TMII, misal pajak, pajak kita bayar. Semuanya kita bayar, itu semua yang membayar atas nama TMII. Retribusi yang harus kita setor ke pemerintah juga kita setor. Apalagi ke Pemda, ke nasional, kadang kita membedakan itu jujur agak sulit. Yang dimaksud dengan kas negara itu seperti apa saya sendiri kurang memahami.

Bahwa yang dimaksud dengan temuan-temuan BPK itu tidak identik dengan tindak penyelewengan atau tindak korupsi, bukan. Tapi, setelah BPK masuk ke TMII memeriksa keuangan, kita menggunakan sistem keuangan yang berbeda dengan departemen. Ada beberapa misalkan, katakanlah ada istilah-istilah yang berbeda.

Jadi, perbedaan istilah ini salah satu penyebab catatan kurang baik dari BPK?

Ini adalah penggunaan-penggunaan istilah yang mungkin berbeda secara accounting antara TMII dengan yang diterapkan oleh BPK. Daftar Isi Pelaksanaan Anggaran (DIPA) juga berbeda, mata anggaran juga jelas berbeda. Kita selama ini mengikuti apa yang diarahkan dan disarankan oleh BPK.

Halaman
123
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved