Breaking News:

Panwaslih Komit Kawal Demokrasi Aceh

Meski pelaksanaan Pilkada Aceh hampir pasti tidak dilakukan pada tahun depan, namun Panitia Pengawasan Pemilihan (Panwaslih)

Editor: bakri
Serambinews.com
Marini 

BANDA ACEH - Meski pelaksanaan Pilkada Aceh hampir pasti tidak dilakukan pada tahun depan,  namun Panitia Pengawasan Pemilihan (Panwaslih) atau Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Aceh komit untuk terus menjaga iklim demokrasi di Aceh yang sehat. Komitmen tersebut setidaknya dilakukan Panwaslih Aceh dengan berbagai program yang selama ini menyasar para pemilih dan pengawas di beberapa kabupaten/kota di Aceh.

"Meski tidak ada pelaksanaan Pilkada atau Pemilu, kita tetap komit untuk melakukan edukasi-edukasi kepada masyarakat, kepada pemilih, pengawas. Ini upaya kita terus mengawal demokrasi di Aceh," kata Marini, Koordiv Pengawasan dan Hubal Panwaslih Aceh dalam podcast "Sewindu Panwaslih Aceh Mengawasi untuk Demokrasi" di Studio Serambi FM, Kamis (15/4/2021).

Selain Marini, podcast dalam rangka delapan tahun Panwaslih Aceh dan 13 tahun Bawaslu RI ini juga menghadirkan dua narasumber lainnya, yakni Direktur Katahati Institute, Raihal Fajri, dan Kabid Poldagri Kesbangpol Aceh, Arsy Msi.

Marini menjelaskan, awalnya Panwaslih di Aceh bersifat adhoc. Pada tahun 2011, dibentuk UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang menetapkan bahwa Bawaslu di tingkat provinsi statusnya menjadi tetap. Hal tersebut juga berlaku bagi Aceh meskipun nomenklaturnya berbeda yaitu Panwaslih Provinsi Aceh. "Sejak Pilkada 2012 Panwaslih Aceh sudah melaksanakan tugasnya, kemudian Pilkada 2017 juga Pemilu 2014 dan 2019. Dan saat ini usia Panwaslih Aceh sudah delapan tahun," kata Marini.

Marini tak menampik, di usia delapan tahun Panwaslih menghadapi berbagai persoalan dan problematika politik di dua periode kepemimpinan terakhir.

Dan saat ini, meski tidak dalam tahapan pelaksanaan pemilihan, Panwaslih Aceh terus meningkatkan kerja-kerjanya sebagai pengawas. Meningkatkan edukasi kepada masyarakat sehingga demokrasi akan berjalan sebagaimana mestinya. "Harapan kami bagaimana mampu mengawal demokrasi ini dengan integritas. Masyarakat harus terus berpartisipasi, memberikan pengawasan partisipatif, makanya kita gelar sekolah kader bagi pemilih pemula. Menghidupkan forum warga, dengan kampus kita kerja sama membahas isu tematik tentang pengawasan," kata Marini.

Pihaknya selama ini juga mengedukasi  masyarakat untuk melaporkan secara cepat apabila ada pelanggaran pemilu melalui layanan gowaslu. "Ini salah satu terobosan agar pelaporan pelanggaran pemilu tersampaikan lebih cepat. Di samping itu kita juga terus mendorong keterwakilan perempuan dalam demokrasi," katanya.

Sementara Kabid Poldagri Kesbangpol Aceh, Arsy MSi menyebutkan, indeks demokrasi di Aceh menunjukkan angka yang relatif meningkat dari gelaran pemilu/pilkada setiap tahunnya. Data pihaknya, pada Pilkada 2012 indeks demokrasi Aceh buruk, bertengger pada angka 54,2%. "Ini mungkin karena ada insiden kala itu. Tapi pada Pilkada 2017 naik menjadi 72%, dan pada Pemilu 2019 menjadi 78%. Tentu kenaikan angka indeks demokrasi ini tidak terlepas dari keterlibatan Panwaslih Aceh sebagai salah satu penyelenggara di Aceh," katanya.

Sedangkan Direktur Eksekutif Katahati Institute, Raihal Fajri meminta Panwaslih Aceh agar terus menjadi lembaga pengawas pemilihan yang berintergritas. Setidaknya kata dia, hal itu bisa ditunjukkan dari setiap penyelesaian sengketa yang dilaporkan para pihak. "Laporan harus ditindaklanjuti. Itu dapat memberikan energi baru bahwa ada lembaga yang bisa dipercaya oleh masyarakat yang tidak memihak ke manapun. Dengan melihat penyelenggara yang kredibel dan bagus, maka mereka akan tetap ikut kembali, tingkat partisipatif pemilih akan selalu meningkat," pungkasnya.(dan)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved