Breaking News:

Salam

Sanksi untuk PNS Yang Mudik Harusnya Jelas

Pemerintah Aceh secara tegas melarang mudik seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN)‑nya dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah

For Serambinews.com
Sekretaris Daerah Aceh, Taqwallah, didampingi asisten dan staf ahli, memimpin apel Ramadhan 1442 H pejabat struktural di jajaran Pemerintah Aceh. Untuk pejabat struktural di SKPA yang berkantor di luar komplek kantor gubernur mengikutinya secara virtual, Kamis (15/4/2021). 

Pemerintah Aceh secara tegas melarang mudik seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN)‑nya dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Larangan yang ditujukan untuk ASN berstatus PNS maupun tenaga kontrak itu berlaku pada 6‑17 Mei 2021. Pada periode yang sama, pegawai di lingkungan Pemerintah Aceh juga tidak dibolehkan mengajukan cuti tahunan. ASN yang tak mematuhi larangan tersebut akan diberi sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplim Pegawai Negeri Sipil.

Larangan mudik dan cuti tahunan bagi PNS tersebut tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 061.2/7309 Tanggal 12 April 2021. Edaran yang ditandatangani Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MT, itu diterbitkan atas dasar Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 08 Tahun 2021 tanggal 7 April 2021, menindaklanjuti surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor S‑21/MENKO/PMK/III/2021 Tanggal 31 Maret 2021 perihal Tindak Lanjut Hasil Rapat Komite Penanganan Covid‑19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, serta Rakor Tingkat Menteri tentang Persiapan Hari Raya Idul Fitri 1442 H/2021 M, perlu dilakukan pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik dan/atau cuti bagi Aparatur Sipil Negara dalam masa Pandemi Covid‑19. "ASN wajib proaktif. Kalau ada pejabat atau staf yang ketahuan melanggar surat edara itu, atasannya pasti kena," tegas Sekda Aceh, dr Taqwallah Mkes.

Menurutnya, sanski itu mengacu pada PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplim Pegawai Negeri Sipil. Taqwallah mengungkapkan, larangan itu penting untuk dipatuhi sebagai bentuk ikhtiar bersama dalam rangka mengendalikan dan memutuskan mata rantai penyebaran Covid‑19. "Kita berharap ibadah selama Ramadhan tetap tenang dan kasus Covid‑19 di Aceh tidak bangkit atau tidak bertambah lagi."

Dalam rangka meminimalisir penularan virus Corona, kita sangat setuju edaran itu. Namun, yang membuat kita ragu adalah ketegasan mengenai sanksi yang akan diterima bagi pelanggar edaran  itu. Sebab, edaran itu tidak secara spesifik menyebutkan level pelanggaran bagi ASN yang mudik Lebaran. Apakah akan dikenakan sanksi ringan, sedang atau berat?

Seorang pejabat di Kementerian PAN-RB sudah menjelaskan bahwa pelanggar edaran itu tidak akan mendapat sanksi berat. Sebab, sanksi berat itu hanya akan dijatuhkan bagi ASN yang melakukan kejahatan seperti korupsi dan lainnya.

Artinya, kini tinggal dua sanksi bagi pelanggar edaran mudik, yakni sanksi ringan dan sedang. Sanksi ringan berupa peringatan lisan atau tulisan. Sedangkan sanksi sedang bisa berupa penundaan penaikan pangkat atau gaji selama setahun.

Karena ketidaktegasan mengenai sanksi dalam edaran itu, kita khawatir akan bermasalah nantinya dalam pemberian sanksi. Ada yang memberi sanksi ringan ada pula yang memberi sanksi sedang. Faktor subjektivitas atasan akan sangat mempengaruhinya nanti.

Kita tidak berprasangka negatif, sebab, beberapa hasil riset mengungkapkan, sanksi disiplin bagi PNS memang belum bisa diterapkan secara maksimal. Kondisi ini salah satunya akibat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53/2010 tentang Disiplin PNS belum secara tegas dan rinci mengatur disiplin PNS.

Implementasi tentang aturan teknis tersebut pun masih jauh dari harapan. Apalagi, dalam pelaksanaannya sangat bergantung pada subjektivitas pejabat pembina kepegawaian (PPK). "PP ini sebenarnya tidak gamblang mengatur tentang penegakan disiplin bagi PNS. Masih ada kelemahan‑kelemahan sehingga penegakan disiplin PNS belum maksimal," ujar pakar administrasi publik dari Universitas Indonesia (UI) Lina Miftahul Jannah.

PP tentang Disiplin PNS hanya berbicara tentang jenis sanksi yaitu ringan, sedang, dan berat. Sementara pelanggarannya didefinisikan oleh masing‑masing PPK. Menurutnya, ada pelanggaran yang seharusnya mendapat sanksi berat, tapi hanya mendapat teguran. "Misalnya tidak masuk berhari‑hari tanpa kejelasan itu hanya mendapat sanksi teguran. Ada juga yang terkena narkoba lalu rehabilitasi, dan setelah itu kembali lagi bekerja," paparnya.

Kelonggaran‑kelonggaran inilah yang dinilai membuat banyak PNS tidak begitu khawatir melakukan pelanggaran. Terlebih lagi, jika memiliki kedekatan dengan PPK. Nah!?

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved