Breaking News:

Salam

Sektor Transportasi Layak Dapat Insentif

PELARANGAN mudik lebaran demi mencegah penularan Covid-19 ternyata sangat memukul dua sektor, yakni transportasi dan pariwisata

KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG
Polisi menghalau mobil bus yang membawa penumpang di jalan tol Jakarta-Cikampek untuk keluar ke Gerbang tol Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (24/4/2020). 

PELARANGAN mudik lebaran demi mencegah penularan Covid-19 ternyata sangat memukul dua sektor, yakni transportasi dan pariwisata. Bahkan, selama masa pandemi, dua sektor tersebut termasuk sektor yang terpukul parah.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sektor transportasi dan pergudangan memberikan kontribusi paling besar terhadap penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) 2020, yakni minus 0,64 persen dengan laju pertumbuhan minus 15,04 persen.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga mencatat penurunan kunjungan wisatawan mancanegara dan devisa pada 2020 dengan angka hanya 4 juta kunjungan dan devisa sekitar US$ 3,54 juta. Hingga awal 2021, kedua sektor tersebut belum juga mengalami perbaikan.

Sebab, pemerintah masih menerapkan kebijakan pembatasan kegiatan serta larangan masuk bagi wisatawan mancanegara. Terkait larangan mudik lebaran itu, pemerintah diminta lebih tegas dan konsisten dalam melaksanakannya. Ini penting agar industri yang terdampak bisa menyiapkan strategi bertahan. Utamanya berkaitan dengan konsisten kebijakan dan juga komunikasi ke publik atas kebijakan-kebijakan tersebut harus bisa lebih jelas.

Pengamat Transportasi dan Tata Kota Yayat Supriatna mengatakan, terpukulnya sektor transportasi akan berdampak pula ke sektor-sektor lainnya. Sebab, transportasi merupakan penyambung kegiatan. Artinya segala kegiatan ekonomi yang berhubungan erat dengan transportasi otomatis mandek, mulai dari rumah makan dan SPBU di rest area, jasa travel, hingga platform pemesanan tiket online.

"Wah ini memang berat, ya. Bagaimana nasib SPBU, rumah makan di rest area, pemesanan tiket online, yang kira-kira akan drop. Ini rantainya panjang karena transportasi turunan dari kegiatan.

"Penyedia jasa transportasi sebetulnya sudah sangat berancang- ancang memperkecil risiko akibat wabah virus dengan memaksimalkan momen Ramadhan dan Lebaran tahun ini. Setidaknya, bisa memperpanjang napas dan sedikit menutup kerugian akibat menurunnya omset selama pandemi.

Namun, adanya pelarangan mudik pasti membuat perusahaan jasa transportasi penumpang di semua lini kocar-kacir. Bisnis penerbangan dan kapal laut sama menderitanya. Penerbangan kargo yang tak disertai dengan penerbangan penumpang cukup membuat ongkos kirim membengkak.

Maskapai, kapal laut, kereta api, dan bus mesti mengembalikan uang tiket para calon penumpang yang sudah memesan dari jauh-jauh hari. Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Aceh, H Ramli, menyampaikan bahwa pihaknya siap mendukung kebijakan pemerintah terkait penutupan perbatasan ini, demi mengurangi jumlah penularan Covid-19 di Aceh. Namun, Organda meminta kepada Pemerintah agar memberikan kemudahan kepada perusahaan angkutan penumpang. Antara lain berupa bantuan insentif atau BLT kepada sopir dan kernek bus.

Selain itu juga meminta pengurangan biaya PKB dan KIR, biaya spare part, asuransi, biaya penyusutan kenderaan, kredit modal kerja, serta cicilan pokok utang bus melalui potongan bunga pinjaman. Dengan adanya insentif itu, diharapkan pengusaha angkutan umum penumpang bisa terbantu untuk tetap survive di tengah pandemi. “Usulan itu diajukan pengurus Organda pusat dan daerah kepada Kemenhub, karena selama pandemi covid, jumlah penumpang menurun drastis mencapai 50-70 persen,” terang Ramli.

Dengan kenyataan demikian, kita juga ingin mengatakan kepada pemerintah bahwa pekerja di sektor transportasi atau angkutan penumpang memang layak mendapat intensif, terutama karena pukulan terhadap mereka sangat berat menyusul larangan mudik. Namun, pemberian intensif khusus ini harus dengan kajian yang matang agar tak menjadi preseden buruk pula bagi pemerintah nantinya.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved