Breaking News:

Berita Bener Meriah

YARA Katakan Rakyat Butuh Kesejahteraan, bukan Pilkada

Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh atau YARA, Safaruddin menilai pilkada bukanlah isu penting bagi masyarakat. Yang harus dipikirkan oleh DPRA...

Penulis: Masrizal Bin Zairi | Editor: Jalimin
hand over dokumen pribadi
Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, Safaruddin. 

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh atau YARA, Safaruddin menilai pilkada bukanlah isu penting bagi masyarakat. Yang harus dipikirkan oleh DPRA dan Pemerintah Aceh saat ini, menurut Safaruddin adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat.

"Pilkada yang seakan menjadi isu penting bagi DPRA menurut kami tidaklah penting bagi masyarakat, karena pilkada tidak juga membawa kesehatan bagi masyarakat. Yang ada hanyalah lahirnya perpecahan di tengah masyarakat bahkan keluarga, akibat perbedaan pilihan politiknya," kata Safaruddin kepada Serambinews.com, Rabu (21/4/2021).

Karena itu, Safaruddin meminta DPRA agar ikut saja agenda Pilkada yang sudah diatur oleh pemerintah pusat. Apabila tidak setuju dengan pemerintah pusat, maka Safaruddin menyarankan DPRA agar mendeklarasikan Aceh lepas dari Indonesia sehingga tidak perlu terikat lagi dengan agenda pemerintah pusat.

"Kepada Ketua DPRA yang sedang melakukan lobi politik tingkat tinggi di Jakarta, kami sarankan agar melobi kegiatan yang memberikan kesejahteraan masyarakat Aceh seperti yang sudah kami sampaikan berulang kali ke DPRA," ungkapnya.

Seperti, sebutnya, meminta pengalihan aset ex PT Arun dan Exxon mobil yang nilainya sekitar Rp 100 triliun yang aset tersebut juga akan berdampak pada percepatan pembangunan KEK Arun jika asetnya dimiliki oleh Pemerintah Aceh.

"Kalau sekarang aset itu dikuasai oleh Lembaga Management Aset Negara (LMAN) yang merupakan Badan di bawah DJKN Kementerian Keuangan," ungkap Safaruddin.

Kemudian meminta pengalihan kontrak Wilayah Kerja (WK) Migas PT Pertamina EP dari SKK Migas ke BPMA sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh.

Saat ini, kata Safaruddin, perusahaan milik BUMN itu mengelola tiga titik WK di Aceh dan masih berkontrak dengan SKK Migas yang seharusnya sejak lahirnya PP 23 tahun 2015 semua blok migas di Aceh harus berkontrak dengan BPMA sehingga Aceh tidak kehilangan pendapatan migasnya di WK Migas tersebut yang nilainya mencapai triliunan juga.

"Kami rasa ini sangat penting di bicarakan dengan Presiden maupun pimpinan kementerian di Jakarta. Bagi kami pilkada kapanpun tidak ada masalah sejauh kepentingan rakyat terpenuhi, hak-hak dasar rakyat terlayani," kata pria yang kritis terhadap persoalan rakyat itu.

Safaruddin menyampaikan sudah banyak aspirasi yang disampaikan ke DPRA tapi tidak ditindaklanjuti. Ia mengigatkan anggota dewan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat bukan masyarakat dipaksa untuk menerima aspirasi politik para politisi.

"Kami harap agar DPRA lebih fokus pada isu-isu kesejahteraan masyarakat, memperjuangkan rumah layak huni, memikirkan bersama pemerintah bagaimana terciptanya lapangan kerja sehingga angka kemiskinan menurun," demikian Safaruddin.(*)

Baca juga: Pemkab Bener Meriah Santuni Ribuan Anak Yatim

Baca juga: 5 dari 15 Sampel Pangan Dijual di Pidie Jaya Mengandung Boraks, Takjil Aman, Temuan BBPOM Banda Aceh

Baca juga: Hujan Diprediksi Masih Landa Bener Meriah Hingga ke-12 Ramadan, Daerah Lainnya Berawan

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved