Bupati Aceh Barat Serahkan LKPJ ke DPRK, Angka Pengangguran dan Kemiskinan Menurun

Sedangkan realisasi penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp 0,-  dan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah sebesar  Rp 0,-  sehingga realisasi pembiayaan netto sebesar Rp 115.844.334.499,89.

Menurut Marhaban, berdasarkan realisasi pendapatan belanja dan pembiayaan tersebut, maka terdapat silpa sebesar Rp 113.179.527.925,91.

Dijelaskan, bahwa Aceh Barat menerima dana tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat sebanyak dua kegiatan, yaitu pertama dari kementerian pendidikan dan kebudayaan serta kementerian sosial sebesar Rp 22.000.000,- pada tahun 2020 yang terealisasi 100 persen.

Selanjutnya yang kedua dari kementerian pertanian sebesar Rp 616.510.000,- yang terealisasi sebesar Rp 604.227.800,- atau sebesar 98,01 persen.

Sedangkan untuk tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kabupaten Aceh Barat kepada pemerintah gampong dalam bentuk pemberian alokasi dana gampong (ADG) telah disalurkan sejumlah Rp 54.807.538.500,-.

Disamping itu Marhaban juga menyampaikan, bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilaksanakan pemerintah pada tahun 2020 terbagi menjadi menjadi 4 urusan, yaitu urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, dan urusan pemerintahan fungsi penunjang.

Terkait itu semua dirinya menyebutkan bahwa permasalahan dalam penyelenggaraan urusan secara umum pada tahun 2020 adalah adanya refocusing anggaran dalam rangka penanganan pandemi covid-19. Hal ini menyebabkan beberapa program atau kegiatan yang telah direncanakan tidak terlaksana.(*)

Baca juga: Kemendagri Putuskan Pilkada Aceh 2024, Begini Tanggapan Ketua DPRA

Baca juga: Babinsa Pante Bidari Movitasi Pengusaha Pisang Sale

Baca juga: Dua Hari Ini, Jumlah Pasien Terpapar Covid-19 yang Dirawat RSUCM Aceh Utara Terus Bertambah