Breaking News:

Opini

Gerakan Perempuan dan Transformasi Moral

TAHUN 2021, dianggab sebagai tahun politik. Peran perempuan dengan jumlahnya yang tidak sebanyak laki-laki, cenderung minim dan terbatas

Gerakan Perempuan dan Transformasi Moral
FOR SERAMBINEWS.COM
WINTAH,  Dosen Universitas Teuku Umar Meulaboh, Mahasiswa Doktoral UNSOED

Oleh WINTAH,  Dosen Universitas Teuku Umar Meulaboh, Mahasiswa Doktoral UNSOED

TAHUN 2021, dianggab sebagai tahun politik. Peran perempuan dengan jumlahnya yang tidak sebanyak laki-laki, cenderung minim dan terbatas pada bidang-bidang tertentu; dalam tugasnya selalu identik dengan dunia kewanitaan.

Gerakan perempuan sebagai sebuah gerakan khas yang terdidik, senantiasa dilekati sifat-sifat resi: jujur, independen, dan bening tanpa kepentingan.

Nilai tersebutlah yang meletakkan gerakan perempuan sebagai gerakan moral yang harus senantiasa berangkat dari kesadaran moral. Akan tetapi kesadaran tersebut tidak berarti mengekang potensi gerakan perempuan untuk berbicara dalam bahasa politik atau melakukan aktivitas politik. Gerakan moral dapat berimplikasi politis, karena tidak ada perubahan tanpa kebijakan politik.

Dalam rangka memperingati Hari Kartini 21 April 2021, bangsa ini juga diingatkan masa-masa perjuangan kaum hawa sebagai pahlawan yang kurang mendapat dukungan dan tempat. Gerakan perempuan sebenarnya memiliki kesan lembut dan ramah, juga sifat-sifat ketegasan terhadap tanggung jawab keluarga maupun di masyarakat.

Oleh karena itu, perempuan harus memadukan kelembutan dan ketegasan demi mengemban amanat masyarakat. Perempuan sejauh ini dianggap masih belum mempunyai peran yang penting dalam pemerintahan. Kebanyakan perempuan yang bertugas lebih bertanggungjawab pada masalah administrasi. Pemerintahan laki-laki tidak terlalu suka dengan pekerjaan administrasi, untuk itu setiap ada pemerintahan perempuan pasti ditugaskan mengurus masalah administrasi.

Padahal, tugas pemimpin perempuan sebenarnya ujung tombak dari penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak di Indonesia. Jumlah pemimpin perempuan di Indonesia sangat minim, kurang dari 3,8 persen. Dengan jumlah yang terbatas itu, tidak mungkin pemimpin perempuan bisa efektif membantu memberikan pelayanan hukum kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan.

Peningkatan jumlah pemimpin perempuan ini juga penting seiring semakin terkuaknya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang jumlahnya cukup tinggi. Menurut laporan Komnas Perempuan tahun 2005-2015, jumlah kasus kekerasan dan pelecehan seks terhadap perempuan dan anak terus meningkat. Sepanjang 2004 sebanyak 14.020, angka ini mengalami kenaikan hampir 100 persen dari 2003, yaitu 7.787 kasus yang sebagian besar kasus kekerasan terjadi dalam rumah tangga.

Pemimpin perempuan sebagai gerakan perempuan memang tidak bisa dipisahkan. Gerakkan perempuan mempunyai peranan yang sangat penting, terutama tanggung jawab atas sekian proses kesejahteraan di Indonesia.

Hal tersebut mengalami perbedaan pendapat, perbedaan istilah dan beragamnya pemahaman di kalangan mereka, sehingga menjadi bahaya serius yang menghambat gerakan perempuan dalam mengusung perubahan. Konsep mendasar dan peran yang bisa dilakukan gerakan perempuan serta pengaruhnya adalah mempertahankan eksistensi reformasi di Indonesia.

Halaman
123
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved