Soal Pilkada Aceh 2024, Mualem: Sepatutnya Pemerintah Berpikir Dua Tiga Kali Tentang Kekhususan Aceh

Seharusnya, sambung Mualem, pemerintah pusat harus bijak melihat Aceh sebagai daerah khusus.

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Ketua Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem turut memberi tanggapannya atas keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

Ya, keputusan Kemendagri yang menetapkan Pilkada Aceh digelar tahun 2024.

"Sebenarnya Aceh ada lex spesialis.

Sepatutnya pemerintah pusat memikirkan dua tiga kali kekhususan Aceh.

Saya rasa seperti itu karena Aceh ada kekhususan, jadi Aceh jangan disamakan dengan provinsi lain," kata Mualem menjawab Serambinews.com, Kamis (22/4/2021).

Seharusnya, sambung Mualem, pemerintah pusat harus bijak melihat Aceh sebagai daerah khusus.

Baca juga: Live Streaming Persija Vs Persib Final Piala Menpora, Tekad Maung Bandung Jaga Rekor tak Terkalahkan

Baca juga: Kemendagri Penentu Keberhasilan Reformasi Birokrasi dan Penggerak Pembangunan di Daerah

Baca juga: Tak Becus jadi Pagar Betis Lawan Parma, Diego Forlan Sindir Ronaldo Sosok Pesolek di Depan Cermin

"Sepatutnya pemerintah harus bijak dan harus mempertimbangkan 1.000 kali," ungkap mantan panglima GAM ini.

Mualem mengatakan selama ini Partai Aceh melalui perwakilannya di DPRA sudah melakukan berbagai upaya agar Pilkada Aceh digelar tahun 2022. 

Hal ini sesuai amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

"Partai Aceh sudah menyuarakannya. Partai Aceh tetap berkomitmen ditahun 2022. Kalau bergeser sedikit tidak apa-apalah.

Tapi intinya Partai Aceh sudah usahakan semaksimal mungkin, kemarin baru jumpa Menkopolkam dan lainnya, termasuk DPR RI juga," ujar Mualem.

Jika Pilkada Aceh tetap dilaksanakan tahun 2024, apakah Partai Aceh akan mengikutinya? "Saya tidak tahu ngomong apa, kami akan duduk, kita lihat lagi nanti bagaimana," demikian Mualem. 

Pilkada Aceh serentak tahun 2024