Breaking News:

Pilkada Aceh 2024?

Pemerintah Pusat memutuskan, Pilkada Aceh dilaksanakan secara serentak bersama dengan daerah lain di seluruh Indonesia pada tahun 2024

Editor: bakri
For Serambinews.com
Dirjen Otda, Akmal Malik. 

Pemerintah Pusat memutuskan, Pilkada Aceh dilaksanakan secara serentak bersama dengan daerah lain di seluruh Indonesia pada tahun 2024. Keputusan itu tertuang dalam Surat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia Nomor 270/2416/OTDA tanggal 16 April 2021. Dengan demikian, Pilkada Aceh tidak bisa diselenggarakan pada tahun 2022 seperti amanat Undang‑undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Dalam surat itu, Kemendagri menyampaikan dua pertimbangan. Pertama; Berdasarkan Undang‑Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 ayat (3) dan (8) yang menyebutkan bahwa Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Wali Kota/Wakil Wali Kota yang masa jabatannya berakhir di tahun 2022 akan diadakan pemilihan pada November 2024.

Tujuan dilakukan pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2024 adalah, untuk menjamin adanya sinergisitas antara program nasional dengan program daerah serta visi serta misi kepala daerah terpilih. "Selain itu, maksud pemilihan kepala daerah serentak adalah untuk efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraannya."

Kedua; mempedomani ketentuan peraturan perundang‑undangan di atas, serta hasil koordinasi antara pemerintah, Komisi II DPR RI, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebagai penyelenggara Pilkada dalam memaknai semua ketentuan peraturan perundang‑undangan lainnya yang mengatur Pilkada Aceh, maka ditegaskan bahwa Pilkada Aceh akan dilaksanakan bersama dengan seluruh pemerintah daerah lain pada tahun 2024.

Surat tersebut ditembuskan ke Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) RI, Mendagri RI, Ketua Komisi II DPR RI, Ketua KPU RI, Ketua DPRA, dan Ketua KIP Aceh.

Yang mengagetkan, surat itu keluar justru ketika sebagian elit politik di Aceh sedang melobi Pemerintah Pusat agar Pilkada Aceh bisa dilaksanakan secara khusus memedomani UUPA. Salah satu pihak yang rada kaget terhadap keputusan Kemendagri itu adalah Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin yang sedang berada di Jakarta. Dia mengaku baru saja bertemu dengan Dirjen Otda Kemendagri, Akmal Malik, dalam pertemuan dengan Menkopolhukam, Mahfud MD, di Jakarta pada Selasa (20/4/2021).

"Surat Dirjen Otda tanggal 16 April, pertemuan dengan Menkopolhukam tanggal 20 April. Pak Akmal sebagai Dirjen Otda Kemendagri yang ikut hadir dalam pertemuan itu sama sekali tidak menyampaikan perihal surat tersebut. Selain itu, tidak ada informasi dari beliau bahwa Pemerintah sudah bersikap terkait Pilkada Aceh," kata Dahlan.

Bahkan, menurut Dahlan Jamaluddin, Dirjen Otda juga menyatakan pihaknya akan ikut keputusan politik pemerintah terkait aspirasi pelaksanaan Pilkada Aceh tahun 2022.

Rasa kecewa diungkap Ketua Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem. “Seharusnya Pemerintah Pusat memikirkan dua tiga kali kekhususan Aceh. Jadi, Aceh jangan disamakan dengan provinsi lain," kata Mualem.

Alasan utama Mualem dan kawan-kawan memperjuangkan agar Pilkada Aceh bisa dilaksanakan pada 2022 adalah kekhususan Aceh, antara lain adanya UUPA. Artinya, masuk akal jika Pilkada diizinkan dilaksanakan sebelum 2024,

Akan tetapi, bila benar Keputusan Kemendagri yang ditanda-tangani Dirjen Otda tadi sudah final, maka kekhususan Aceh yang menjadi alat bargaining Aceh dengan Pusat bisa jadi tidak cukup kuat di mata Pusat. Di sisi lain, karena anggaran Pilkada ini sebagian besar transferan dari Pusat tentulah menjadi posisi lemah daerah seperti Aceh.

Dalam perspektif lain, keputusan menggeser pelaksanaan Pilkada Aceh ke tahun 2024 bisa dilihat tidak menjaga kesinambungan demokrasi Aceh secara berkala. Dalam sistem presidensial, termasuk pada pemerintahan lokal, secara konstitusi jabatan kepala daerah berlaku prinsip fix term alias telah ditetapkan masa jabatannya.

Namun, seperti kita katakan tadi, Pusat memiliki banyak rujukan. Argumentasi utamanya tentu soal biaya dan tenaga. Jika dilaksanakan secara serentak akan lebih irit!

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved