Breaking News:

Pusat Diminta Anggarkan Dana Pemugaran Situs Sejarah

DPRK Banda Aceh meminta kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menganggarkan

Editor: bakri
IST
Situs Sejarah Gampong Pande 

BANDA ACEH - DPRK Banda Aceh meminta kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menganggarkan anggaran untuk pemugaran situs sejarah yang ada di ibu kota provinsi ini, khususnya di Gampong Jawa dan Gampong Pande.

Ketua Komisi III DPRK Banda Aceh, Teuku Arief Khalifah mengatakan, terlepas masih terdapat polemik dalam pelaksanaan pembangunan IPAL di Gampong Jawa, pemugaran dan pelestarian situs sejarah di kawasan tersebut harus terus diperjuangkan.

Oleh sebab itu, ia meminta Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh agar dapat menganggarkan dana untuk penyelamatan dan pemugaran situs di Gampong Pande dan Gampong Jawa.

Hal itu disampaikannya ketika menggelar pertemuan Komisi III DPRK Banda Aceh dengan Kepala Balai Prasana Permukiman Wilayah Aceh, M Yoza Habibi, Jumat (23/4/2021).  Dalam pertemuan yang juga hadir Sekretaris Komisi Irwansyah, ST, serta Anggota Komisi Royes Ruslan SH, Ir Bunyamin, Daniel Abdul Wahab serta Sabri Badruddin ST.

Disampaikan, Komisi III seperti komitmen awal akan terus mendorong rencana pemugaran dan penyelamatan ratusan batu nisan, tidak hanya di sekitar lokasi pembangunan IPAL Gampong Jawa tapi juga di wilayah Gampong Pande secara keseluruhan.

“Kami telah meminta Dinas PUPR Kota  untuk memulai rencana pugar atau MasterPlan, namun dengan keterbatasan APBK, kami mengharapkan kepada Kementerian PU agar dapat membantu penganggaran kegiatan ini sampai terlaksana,” pinta Arief.

Dikatakan, dalam prosesnya penyiapan rencana induk ini harus merangkul semua elemen. “Tentu perlu dilakukan pertemuan-pertemuan seperti FGD untuk menggali lebih banyak informasi tentang perencanaan pemugaran, mengundang semua pihak-pihak yang terlibat seperti Sejarawan, Budayawan, Tokoh masyarakat, ahli waris kerajaan, LSM, akademisi dan lain sebagainya. Dari sini dapat di kumpulkan informasi yang dituangkan dalam suatu perencanaan. Ini harus segera dilakukan. Karena saya yakin dengan kesiapan dokumen akan mudah untuk melobi pusat dalam menurunkan anggaran pemugaran," ujarnya.

Arief menyampaikan, Komisi 3 sangat mendukung langkah-langkah penyelamatan situs.  “Bahkan permohonan anggaran untuk pemugaran hari ini secara resmi sudah kita serahkan kepada Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh sebagai perwakilan Kementerian PU," ujarnya.

Ia mengaku optimis permohonan ini akan ditanggapi baik oleh Pemerintah Pusat. "Namun ia juga berharap agar Pemerintah Kota dapat segara mempersiapkan dokumen pendukung seperti pernyataan minat, DED bahkan Rencana Tata Ruang Bangunan Lingkungan” ujar Arief.

Disinggung mengenai IPAL Gampong Jawa, Arief menyampaikan bahwa komisi III sampai saat ini masih terbuka terhadap pandangan yang berbeda. “Sampai hari ini kita masi terus mendorong apabila terdapat penelitian yang berbeda dari yang dilakukan oleh Pemerintah mohon diberikan ke DPRK. Seperti yang saya sampaikan dalam beberapa diskusi, hari ini hasil penelitian mendukung untuk melanjutkan pelaksaan IPAL tersebut, namun apabila ada penelitian yang kredibel dengan rekomendasi berbeda yang menjadi dasar penolakan IPAL, tolong di berikan ke kita agar dapat dipelajari” jelas Arief.

Arief juga menyampaikan, bahwa Ombudsman Wilayah Aceh telah melakukan hearing atau dengar pendapat terkait pelaksanaan kelanjutan pembangunan IPAL Gampong Jawa dengan mengundang seluruh pihak terkait.

Hasil pertemuan itu menghasilkan rekomendasi untuk melakukan heritage impact assisment di kawasan tersebut yang akan di prakarsai oleh Balai Cagar Budaya. “Mudah-mudahan assistment ini akan memperjelas bagaimana status situs  dan bagaimana kelayakan IPAL untuk dilanjutkan kembali” tutup Arief.(mun)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved