Breaking News:

Berita Banda Aceh

BPK Aceh Sudah Serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan 6 Kabupaten/Kota, 3 Daerah Ini Menyusul

BPK Perwakilan Aceh sampai tanggal 28 April 2021, telah menyerahkan hasil pemeriksaan keuangan kabupaten/kota tahun anggaran 2020 kepada enam kabupate

Penulis: Herianto | Editor: Muhammad Hadi
Foto Humas Pemko Sabang
Wali Kota Sabang, Nazaruddin S.I.Kom menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Ketua BPK Perwakilan Aceh, Arif Agus SE, MM setelah Pemerintah Kota Sabang meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-9 kalinya secara berturut-turut, bertempat di Gedung BPK Perwakilan Aceh, Rabu (28/4/2021). 

Laporan Herianto | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh sampai tanggal 28 April 2021, telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan kabupaten/kota tahun anggaran 2020 kepada enam kabupaten/kota.

Semua hasil pemeriksaan keungannya beropini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Yang terakhir diserahkan  untuk Kota Sabang, diterima  Walikotanya Nazaruddin S.Kom  dan dihadiri Ketua DPRK nya,” kata Kasubbag  Humas dan TU BPK Perwakilan Aceh, Tulus Budhi Satria Rikit melalui anggota humasnya, Radian kepada Serambinews.com, Rabu (28/4/2021) di Banda Aceh.

Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keungan pemerintah daerah tahun anggaran 2020 diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Aceh, Arif Agus SE MM dan diterima oleh pimpinan daerahnya, Bupati/Walikota yang juga dihadiri Ketua DPRK, Sekda, Sekwan, Kepala Badan Keuangan Daerah, Kepala Inpektorat  masing-masing Kabupaten/Kota.

Baca juga: Satpol PP Banda Aceh Jaring Puluhan Anak Jalanan, Sebagian Mulai Dibawa ke Ladong

Keenam daerah tersebut adalah, adalah Kabupaten Aceh Tamiang diserahkan tanggal 20 Maret, dan Kota Langsa tanggal 8 April.

Kemudian Kabupaten Pidie Jaya tanggal 21 April, Kota Lhokseumawe dan Banda Aceh tanggal 26 April, dan Kota Sabang, 28 April 2021.

Untuk hari Kamis (29/4/2021), lanjut Radian, ada tiga daerah lagi yang rencana laporan pemeriksaan keuangan 2020 nya diserahkan, yaitu Aceh Timur, Aceh Selatan dan Aceh Jaya.

Bupati, Ketua DPRK, Sekda, Setwan, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, Inspekturnya, yang sudah diundang untuk acara penyerahan hasil laporan pemeriksaan keuangan tiga daerah tersebut sudah menyatakan bersedia hadir.

Dikatakan Radian, setiap pimpinan daerah dan rombongannya yang diundang untuk menerima dan menyaksikan penyerahan laporan hasil pemeriksaan keuangan 2020 daerahnya ke gedung BPK Perwakilan Aceh, hanya dibolehkan membawa anggotanya 4 - 5 lima orang, sudah termasuk Ketua DPRK-nya.

Baca juga: Jengki Ie Cot Jrat Jadi Solusi Atasi Kebutuhan Air Sawah Tadah Hujan, Kini Digunakan Petani Daerah

Bupati, Wali Kota bersama Ketua DPRK dan rombongan, yang ingin masuk gedung BPK Perwakilan Aceh, harus sesuai aturan protokol kesehatan pencegahan covid 19 dalam masa pandemi covid.

Mereka harus bisa menunjukkan surat kesehatan antigen, bahwa dirinya tidak sedang terpapar virus corona (covid-19).

Semua tamu yang masuk ke Gedung BPK Perwakilan Aceh, harus bebas dari virus corona.

Karena itu harus bisa menunjukkan hasil pemeriksaan swab antigen yang terkini. Tanpa ada surat itu, tidak diperkenakan untuk masuk gedung BPK Perwakilan Aceh.

Menurut Radian, peraturan protokol kesehatan itu diterapkan di lingkungan kerja BPK, untuk seluruh Indonesia.

Hal itu dilakukan, untuk menjaga agar virus coronanya tidak masuk ke dalam lingkungan kerja kantor BPK Perwakilan Aceh.

Karena kalau abai protokol kesehatan bisa menularkan kepada pegawai BPK yang sedang melaksanakan tugas audit laporan keuangan daerah untuk tahun anggaran 2021.

Hal yang sama juga berlaku untuk semua pegawai BPK. Setiap masuk diperiksa suhu badan lebih dahulu, pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak, sedang tidak berkerumun.

Baca juga: Ustaz Abdul Somad Resmi Menikah, Dihadiri Pimpinan Gontor, Digelar Sederhana, Haru dan Hikmat

Daerah-daerah yang telah menerima laporan hasil pemeriksaan keuangan daerahnya,  ia wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan keuangan daerahnya.

Kepala Perwakilan BPK Aceh, Arif Agus SE MM dalam arahannya menyatakan, menindaklanjuti hasil pemeriksaan auditor BPK itu, merupakan perintah dari UU Nomor 15 tahun 2004 pasal 20 dan 21.

UU memberikan waktu selama 60 hari, dari tanggal penyerahan, semua hasil pemeriksaan yang belum sesuai aturan,  harus ditindaklanjuti, sesuai prosedur aturan yang berlaku.

Selain itu, Kepala Perwakilan BPK Aceh, juga menyampaikan terima kasihnya kepada Pemerintah Aceh Kabupaten/Kota atas kerjasamanya dan menerima dengan baik auditor BPK dalam pemeriksaan laporan keuangan daerah tahun anggaran 2020.

Hasilnya sudah diterima dan untuk ditindaklanjuti, bila ada temuan.(*)

Baca juga: Keuchik Pertanyakan Status Hukum Kasus OTT LSM dan Oknum Polisi Pada Tahun 2019

    

   

  

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved