Breaking News:

Salam

Perombakan Kabinet Abaikan Diskusi Publik?

Berita politik paling populer pekan ini adalah mengenai isu reshuffle kabinet. Kabar rencana perombakan kabinet berhembus kencang

Editor: bakri
IST
NADIEM MAKARIEM 

Berita politik paling populer pekan ini adalah mengenai isu reshuffle kabinet. Kabar rencana perombakan kabinet berhembus kencang sejak beberapa pekan lalu menyusul adanya pembentukan Kementerian Investasi serta penggabungan Kemendikbud dan Kementerian Ristek. Penggabungan dua kementerian serta pembentukan kementerian baru itu sudah mendapat persetujuan atau disahkan DPR-RI beberapa bulan lalu.

Setelah pengesahan itulah publik, pengamat, pemerhati, akademisi, bahkan wartawan mendiskusikan sambil mereka-reka tentang semua hal terkait perombakan kabinet yang dipawangi Presiden Jokowi dan Wapres Ma’aruf Amin. Dan, reka-reka atau spekulasi mengenai siapa-siapa yang tergusur dan siapa pula yang mengisi jabatan itu telah berakhir kemarin petang setelah Presiden Jokowi melantik menteri-menteri untuk jabatan baru itu.

Walau secara konstitusional, penunjukan menteri merupakan hak prerogatif presiden, namun dalam setiap penentuan menteri baru Presiden pasti mendengar suara‑suara sumbang mengenai performa kabinet yang sedang bekerja. Menteri‑menteri sebagai pembantu presiden tentu harus tunduk pada presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Pada kenyataannya, posisi sebagai menteri sering bersinggungan dengan status de facto dirinya yang merupakan kepanjangan tangan parpol.

Hak prerogatif konstitusional yang dimiliki presiden terpaksa dijalankan dengan mempertimbangkan posisi orang partai. Hal itu merupakan konsekuensi kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden yang membutuhkan dukungan dari partai politik.

Di negara mana pun, praktik balas budi seorang kepala negara atau perdana menteri kepada partai politik diwujudkan dengan jatah kursi menteri berdasarkan kontribusi masing‑masing elemen. Entah itu partai atau kekuatan dalam dinamika sosial dan politik. Kinerja para pembantu presiden memang sudah selayaknya dievaluasi setelah setahun bekerja. Namun, evaluasi terhadap kinerja kabinet juga harus mempertimbangkan kondisi luar biasa yang terjadi, yakni pandemi Covid‑19. Pandemi Covid‑19 membawa dampak yang luar biasa pada setiap sendi kehidupan. Presiden beserta jajarannya harus bermanuver secara cerdas dan tepat waktu untuk lolos dari bencana  yang belum kita tahu kapan akan berlalu.

Setiap kali terjadi perombakan kabinet, semua kalangan berharap Presiden mempertimbangkan secara komprehensif. Sebab, reshuffe diharapkan membawa perbaikan signifikan terhadap kinerja kabinet. Presiden memang tah harus terpemgaruh diskusi publik dalam menentukan langkah secara profesional berdasarkan indikator manajerial, bukan semata kekuasaan.

Perombakan kabinet pada hakikatnya tidak hanya seputar penentuan nama dan penempatan posisi. Presiden pasti telah mempertimbangkan berbagai langkah dan opsi untuk perbaikan. Para menteri bekerja dalam sistem, sehingga pertimbanganpertimbangan sistemik patut mendapatkan porsi yang tepat sebagai dasar penilaian kinerja. Merombak menteri seribu kali pun akan kurang efektif apabila sistem kerja tidak disentuh sama sekali.

Makanya, semua orang yang diangkat menjadi menteri harus paham bahwa jabatan menteri itu harus membantu presiden untuk mencapai visi misi pemerintahan. Sebab, seringkali menteri itu dipilih bukan karena kompetensi dirinya. Tak jarang seorang menteri dipilih karena pertimbangan‑pertimbangan politik. Menteri itu jabatan politik. Oleh karena itu, reshuffle akan terasa berat dilakukan jika penilaiannya hanya didasari kompetensi seseorang.

Seseorang bisa saja memiliki kompetensi yang biasa, tapi tetap dipertahankan karena ada pertimbangan politik. Atau sebaliknya, seseorang yang berkompetensi bagus diganti karena pertimbangan politik tertentu, Makanya seorang pakar politik mengatakan  seorang calon menteri harus memiliki kompetensi yang baik serta latar belakang politik yang mumpuni. “Memang tidak semua menteri itu punya latar belakang dari partai politik. Namun, para menteri yang independen juga harus punya backup politik yang bagus,”

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved