Breaking News:

Korupsi

PPATK Gelar Legal Forum, Rampas Aset Koruptor untuk Kesejahteraan Masyarakat

Legal Forum ini diselenggarakan mengingat semakin meningkatnya tindak pidana dengan motif ekonomi, termasuk korupsi, narkotika, dan pencusian uang.

Penulis: Fikar W Eda | Editor: Taufik Hidayat
Dok Kemendagri
Kepala PPATK Dian Ediana Rae 

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyelenggarakan Legal Forum dengan tema  “RUU Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana, Pantaskah Masuk Prioritas?” di Jakarta, Kamis, (29/4/2021). 

Legal forum menghadirkan pembicara Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Jaksa Agung ST  Burhanuddin,  Ketua Badan Legislatif DPR RI Supratman Andi Agtas, Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry dan Kepala PPATK Periode 2002-2011 Yunus Husein.

Legal Forum dibuka oleh Menteri Koordinator  Bidang Politik, Hukum   dan Keamanan RI Mahfud MD dan Kepala PPATK Dian Ediana Rae.

Legal Forum ini diselenggarakan mengingat semakin meningkatnya tindak pidana dengan motif ekonomi, termasuk korupsi, narkotika, dan tindak pidana pencucian uang, menuntut Pemerintah untuk melakukan upaya progresif baik dalam rangka pencegahan maupun pemberantasannya.

Kepala PPATK Dian Ediana Rae mengatakan Berdasarkan hasil pemantauan PPATK, diperoleh informasi, bahwa upaya asset recovery atas hasil tindak pidana di Indonesia belum optimal, khususnya perampasan terhadap hasil tindak pidana yang tidak dapat atau sulit dibuktikan tindak pidananya, termasuk diantaranya hasil tindak pidana yang dimiliki atau berada dalam penguasaan tersangka atau terdakwa yang telah meninggal dunia.

Permasalahan tersebut di atas dapat diselesaikan dengan penetapan RUU Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana.

‘’Pemberantasan tindak pidana dengan motif ekonomi belum optimal karena Indonesia belum memiliki instrumen hukum memadai yang dapat memberikan efek jera atau deterrence effect kepada para pelaku kejahatan. Sehingga upaya memiskinkan koruptor baru sebatas wacana dan belum dapat terealisasi dikarenakan pelaku kejahatan memanfaatkan keterbatasan regulasi mengenai penyelamatan aset (asset recovery) hasil tindak pidana (proceed of crime)”, ujar Dian.

Baca juga: Ibu Muda Bunuh Gadis Cilik Karena Sakit Hati, Suami Pernah Jalin Hubungan dengan Ibu Korban

Baca juga: Daftar Khatib Jumat 30 April 2021 di Masjid Aceh Utara, Lhokseumawe, dan Bireuen

Baca juga: Jadwal MotoGP Spanyol 2021 – Sesumbar Aleix Espargaro: Kami Tidak Takut Dengan Tantangan

Baca juga: Sedang Jadi Perbincangan, Ini Sosok Lily Sofia yang Check In Hotel Diduga Bersama Munarman

Kini ini pemerintah tengah menggaungkan upaya pemberantasan yang berasal dari inisiasi PPATK dengan membangun sistem perampasan aset terkait tindak pidana atau yang dikenal dengan non-conviction based (NCB) yang diadopsi dari ketentuan dalam The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

Dian menjelaskan perampasan aset terkait tindak pidana dalam RUU adalah upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk mengambil alih penguasaan dan/atau kepemilikan Aset Tindak Pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya.

RUU Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana memuat 3 (tiga) substansi utama, yaitu unexplained wealth sebagai salah satu aset yang dapat dirampas untuk negara, hukum acara perampasan aset, dan pengelolaan aset.

Baca juga: Profil dan Harta Kekayaan Indriyanto Seno Adji, Anggota Dewas KPK yang Baru Dilantik Jokowi

Baca juga: VIDEO Gelombang Kedua Virus Corona di India, Infeksi Tertinggi, dan Membeludaknya Kremasi

Salah satu upaya progresif dalam optimalisasi penyelamatan negara tersebut adalah ketentuan mengenai unexplained wealth dimana Pemerintah dapat melakukan perampasan aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau tidak seimbang dengan sumber penambahan kekayaan yang tidak dapat dibuktikan asal usul perolehannya secara sah dan diduga terkait dengan aset tindak pidana.

“Dengan ditetapkannya RUU Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana dapat membantu pengembalian kerugian negara baik yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang,’’ jelas doktor Bidang Hukum Ekonomi Universitas Indonesia itu.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved