Breaking News:

Keuchik Dihukum Kembalikan Rp 724 Juta, Kasus Korupsi Dana Desa di Aceh Utara

Keuchik Meunasah Mee, Kecamatan Meurah Mulia, Aceh Utara (nonaktif), Saifuddin Ali yang menjadi terdakwa dalam kasus korupsi dana desa

Editor: bakri
For Serambinews.com
Penyidik Kejari Aceh Utara memeriksa seorang keuchik yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dana desa dari APBN. 

LHOKSUKON – Keuchik Meunasah Mee, Kecamatan Meurah Mulia, Aceh Utara (nonaktif), Saifuddin Ali yang menjadi terdakwa dalam kasus korupsi dana desa yang bersumber APBN tahun 2017-2018 dihukum harus mengembalikan uang Rp 724 juta ke kas negara. Nilai tersebut akumulasi dari jumlah denda dan uang pengganti dari kerugian negara.

Hukuman itu tertuang dalam materi amar putusan yang dibacakan Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh secara virtual pada sidang pamungkas kasus itu, Kamis (28/4/2021). Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Aceh Utara, Wahyudi mengikuti sidang itu secara virtual.

Diberitakan sebelumnya, Penyidik Reskrim Polres Lhokseumawe pada Selasa (23/2/2021), melimpahkan Keuchik Mee Kecamatan Meurah Mulia, Saifuddin ke Kantor Kejari Aceh Utara di Kecamatan Lhoksukon. Karena, berkas kasus dugaan korupsi yang diselidiki selama dua tahun sudah dinyatakan lengkap oleh jaksa.

Dalam amar putusan tersebut, hakim menyampaikan terdakwa Saifuddin melanggar Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Karena itu, hakim menghukum terdakwa dengan penjara selama empat tahun enam bulan.

Hukuman dikurangi, lanjut hakim, selama berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp 200 juta, dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana selama tiga bulan kurungan. Selain itu, hakim juga menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp 524,9 juta.

“Bila terdakwa tidak membayar uang pengganti sebulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Bila harta bendanya tidak mencukupim diganti dengan pidana penjara selama dua tahun sembilan bulan,” ujar Hakim Zulfikar SH.

Artinya jumlah yang harus dibayarkan terdakwa kepada negara mencapai Rp 724 juta. Selain itu, hakim juga menetapkan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5ribu. Untuk diketahui, vonis hakim lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan jaksa. Pada 8 April 2021, JPU menuntut terdakwa selama lima tahun enam bulan penjara.

Kasus dugaan korupsi dana desa tersebut mulai diselidiki Penyidik Reskrim Polres Lhokseumawe setelah puluhan warga Desa Meunasah Mee, Kecamatan Meurah Mulia, Aceh Utara pada 19 Maret 2019 sore mendatangi Mapolres untuk melaporkan dugaan penggelapan dana desa tersebut, salah satunya dana penyertaan modal untuk BUMG.

Setelah memulai proses penyidikan panjang, pada Oktober 2020 penyidik menetapkan Saifuddin sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Namun, beberapa kali panggilan tak dipenuhi keuchik. Ppada akhir 2020, polisi berhasil menangkap Saifuddin untuk menjalani pemeriksaan dan kemudian ditahan.(jaf)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved