Breaking News:

Berita Aceh Tenggara

GeRAK Aceh Meminta Penegak Hukum Periksa Proyek Pembebasan Tanah Jembatan Pedesi

Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, meminta aparat penegak hukum memeriksa proyek pembebasan tanah Jembatan Pedesi, Kecamatan Bambel....

For Serambinews.com
Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani SHI. 

Laporan Asnawi Luwi |Aceh Tenggara

SERAMBINEWS.COM, KUTACANE  - Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, meminta aparat penegak hukum memeriksa proyek pembebasan tanah Jembatan Pedesi, Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara yang disinyalir berpotensi merugikan negara.

"Kebutuhan lahan yang perlu dibebaskan untuk pembangunan jembatan Pedesi - Ngkran, Aceh Tenggara hanya dibutuhkan seluas 750 meter persegi.

Tetapi yang dibebaskan berdasarkan akte jual belinya mencapai seluas 6.216 meter persegi. sehingga terdapat kelebihan pembelian seluas 5.466 meter persegi," ujar Koordinator GeRAK Aceh,  Askalani SHI kepada serambinews.com dalam rilisnya, Selasa (4/5/2021).

Kata dia, luas lahan yang dicatatkan dalam akte jual beli tersebut seluas 5.199 meter per segi dengan harga Rp 55 juta atau sekitar Rp 10 ribu per meter persegi.

Namun kemudian di tahun 2014, Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang beralamat di Jakarta menerbitkan resume penilaian aset atas lahan yang akan dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan jembatan Pedesi-Ngkeran seluas 6.216 meter per segi senilai Rp 550 juta dengan nilai pasar Rp 88 ribu per meter per segi.

Baca juga: Update Covid-19 di Aceh Singkil, Terdapat Penambahan Dua Kasus Baru

Baca juga: Istri dan Anak Datang, Terungkap Identitas Mayat Terapung di Laut Peudada

Dari luasan lahan di akte jual beli dibanding luas lahan yang dihitung oleh KJPP masih terdapat selisih 1.017 meter per segi.

Lebih parahnya lagi, kata Askhalani, meski pemerintah telah membayar lunas lahan tersebut namun pada beberapa persil tanah milik warga belum juga diganti rugi oleh pemerintah.

Padahal, berdasarkan akte jual beli lahan Nomor 191/2013 yang diterbitkan salah satu kantor Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) di Kutacane yang menunjukkan telah dilakukannya jual beli sesuai akte seluas 5.199 meter persegri terhadap lahan di Desa Pedesi Kecamatan Bambel pada 18 Maret 2013 yang lalu. Namun yang dijual kepada Pemkab Agara seluas 6.216 meter persegi.

Disini, GeRAK, menilai ada terindikasi  akal-akalan oknum Pejabat Pemkab Agara yang sebelum pembangunan telah membeli terlebih dahulu tanah di lokasi tersebut kemudian menjualnya kembali kepada Pemkab Aceh Tenggara seluas 6.216 meter persegi.

Halaman
12
Penulis: Asnawi Luwi
Editor: Jalimin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved