Breaking News:

Berita Kutaraja

JARI Minta Presiden Jokowi Copot Menteri ESDM & Kepala SKK Migas Karena Hal Ini, Kirim Surat Somasi

Ketua JARI< Safaruddin meminta Presiden Jokowi mencopot Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kepala SKK Migas.

Penulis: Masrizal Bin Zairi | Editor: Saifullah
for serambinews.com
Ketua JARI, Safaruddin SH. 

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Ketua Jaringan Advokasi Rakyat Indonesia (JARI), Safaruddin meminta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mencopot Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kepala Satuan Kerja Khusus Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas.

Menurut Safaruddin, keduanya sudah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh karena tidak mengalihkan kontrak kerja sama PT Pertamina EP ke Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) dari SKK Migas

"Di mana dalam Pasal 90 huruf b dan c disebutkan “pada saat terbentuknya BPMA, semua hak, kewajiban, dan akibat yang timbul dari Perjanjian Kontrak Kerja Sama Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi antara SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang berlokasi di Aceh dialihkan kepada BPMA,” katanya.

"Dan pada saat terbentuknya BPMA, kontrak lain yang berkaitan dengan Kontrak Kerja Sama Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada huruf b antara SKK Migas dan pihak lain dialihkan kepada BPMA," tambahnya lagi mengutip bunyi Pasal 90.

Tapi, lanjut Safaruddin, sampai saat ini SKK Migas dan Kementerian ESDM tidak mengalihkan kontrak PT Pertamina EP ke BPMA dari Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) yang sekarang berubah menjadi SKK Migas sejak tahun 2005.

Baca juga: Inilah Sosok NA, Sang Pengirim Sate Maut yang Salah Sasaran: Dikenal Pendiam

Baca juga: VIDEO Fakta-Fakta Wanita Pengirim Sate Ayam Beracun, Racun Sianida Dibeli Online

Baca juga: Kasus Covid-19 Melonjak di Aceh, MPU Ajak Masyarakat Perbanyak Baca Doa Tolak Bala

Dalam kontrak kerja sama itu, Pertamina mengelola tiga blok Migas di Aceh yaitu Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) 1 dengan luas wilayah lebih kurang 4.392 Km persegi.

Lalu,  NAD -2 seluas 1.865 Km persegi, East Aceh seluas 76,93 Km persegi, dan Perlak sekitar 10 Km persegi.

"Seharusnya sejak terbentuk Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh, kontrak kerja sama Pertamina sudah dialihkan ke BPMA," ujar Safaruddin.

Pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah ini, menurut Safaruddin, perlu menjadi perhatian serius Presiden Jokowi, selain menunjukkan ketidaktaatan pada hukum juga bisa dianggap mengabaikan perintah Presiden.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved