Breaking News:

Opini

Menyemangati Keterbukaan Informasi Publik di Gampong

Beberapa waktu lalu, berita tentang aparatur gampong di Aceh tersangkut masalah hukum terkait pengelolaan dana desa sering muncul di media

FOR SERAMBINEWS.COM
Zalsufran, ST, MSi, Pelaksana Harian PPID Aceh 

Oleh Zalsufran, ST, MSi, Pelaksana Harian PPID Aceh

Beberapa waktu lalu, berita tentang aparatur gampong di Aceh tersangkut masalah hukum terkait pengelolaan dana desa sering muncul di media. Bentuk penyelewengan dana desa bervariasi mulai dari penyimpangan anggaran, kegiatan fiktif, penggelapan, dan lainnya. Ini sangat jarang ditemukan saat belum ada program dana desa. Alokasi anggaran desa sendiri diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa).

Dari dasar hukum itu, pengelolaan dana desa diatur dengan rinci dari penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan, pedoman penggunaan dan pemantauan serta evaluasi. Artinya pengelolaan dana desa apabila mengacu pada norma yang telah ditetapkan akan sangat baik dan aparatur desa terhindar dari masalah hukum.

Keuchik, reje, kepala kampung atau datuk merupakan figur yang dipilih rakyatnya secara langsung. Terus mengapa aturan yang sudah bagus dan orang baik yang terpilih itu belum menjamin pengelolaan dana desa minim masalah? Kalaupun ada masalah bukan problem yang fatal, bisa jadi hanya kekeliruan administrasi yang sangat mungkin diperbaiki.

Pertanyaan itu sangat mengganggu logika bila melihat fakta pengelolaan dana desa di 6.497 gampong di Aceh yang pada 2021 dianggarkan mencapai Rp 4,98 triliun. Tidak cukupkah aturan yang benar dan orang yang baik mengurusi pengelolaan keuangan gampong sehingga tersalurkan tepat sasaran?

Sisi lain setelah aturan dan orang baik adalah kekuasaan. Menurut KBBI, kekuasaan merupakan kemampuan individu atau sekelompok orang untuk menguasai individu atau sekelompok lainnya yang didasarkan pada wibawa, wewenang, kharisma atau kekuatan fisik. Dari makna tersebut, maka bagi aparatur pemerintahan ada kewenangan yang melekat. Dengan kewenangannya, ia bisa melakukan sesuatu dengan leluasa. Sebaliknya, keleluasaan kekuasaan punya risiko ketika disalahgunakan.

Saat tidak mampu mengendalikan diri, manusia cenderung berubah sikap dari baik menjadi tidak baik, apalagi tanpa ruang pengawasan masyarakat. Kalaulah kekuasaan menjadi penyebab tidak diikutinya aturan yang sudah benar, maka harus dicari cara agar tetap mengikuti norma yang berlaku.

Teringat tentang manajemen keuangan masjid dimana pengelolaannya dilaksanakan secara terbuka, diumumkan setiap jumat dan rinciannya bisa dilihat di papan pengumuman. Pengurus masjid tahu persis bahwa pihaknya bertanggung jawab mengelola dana umat dan mereka juga paham bahwa di situ ada godaan. Untuk menjaga dirinya dan keberlangsungan pembangunan masjid, mereka memilih manajemen keuangan terbuka. Keterbukaan menjadi penting guna menghindari penyimpangan karena masyarakat bisa mengawasi dan berpartisipasi secara berkelanjutan.

Seperti halnya manajemen keuangan masjid, keterbukaan informasi publik menjadi hal utama dalam pengelolaan dana desa. Keterbukaan yang dibangun tentunya, selain atas keinginan menjaga diri dari "ketergodaan" jabatan, juga agar mencapai tujuan kekuasaan yang sebenarnya yaitu kesejahteraan rakyat.

Keterbukaan informasi publik

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved