Breaking News:

Salam

Pemerintah Memohon Warga Menunda Mudik

Gubernur Nova Iriansyah menyatakan saat ini ada 46 gampong di Aceh yang berstatus ‘merah’ dari jangkitan Covid‑19

Editor: bakri
Dok Serambi
Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah, MT didampingi Sekda, dr. Taqwallah, M.Kes, Asisten I dan III serta Kepala SKPA terkait memaparkan tindak lanjut peniadaan mudik dalam rapat koordinasi Satgas Covid-19 Nasional secara virtual di Meuligoe Gubernur, Minggu (2/5/2021). 

Gubernur Nova Iriansyah menyatakan saat ini ada 46 gampong di Aceh yang berstatus ‘merah’ dari jangkitan Covid‑19. Status ‘merah’ tersebut berarti dalam satu dusun terdapat lima rumah yang positif Covid‑19. Dengan status itu mestinya menurunkan semangat mudik masyarakat pada lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah. Salah satu alasan kenapa mudik ini dilarang adalah karena setiap ada libur panjang, kasus Covid‑19 selalu bertambah secara signifikan.

Nova mengungkapkan itu dalam Rapat Koordinasi Penanganan Covid‑19 bersama Satgas Covid‑19 Nasional dan Kementerian terkait yang berlangsung secara virtual. Rapat yang dipandu Juru Bicara Satgas Penanganan Covid‑19 Nasional, Wiku Adisasmito itu, membahas persiapan operasional penegakan aturan masa peniadaan mudik yang akan berlangsung pada tanggal 6 sampai 17 Mei 2021. Rapat itu juga diikuti Staf Khusus Kementerian Perhubungan, Staf Khusus Kementerian Kominfo, Asisten Operasi Polri, Asisten Operasi Panglima TNI, dan sejumlah kepala daerah baik gubernur maupun bupati/wali kota. Pemerintah daerah diminta dapat memaksimalkan pengendalian dan pengetatan mudik di wilayah masing‑masing.

Gubernur Nova Iriansyah dalam rapat itu melaporkan, untuk mendukung kebijakan peniadaan mudik, Pemerintah Aceh juga telah mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 061.2/7309 tanggal 12 April 2021 terkait larangan mudik bagi ASN dan tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Aceh.

"Larangan ini dikeluarkan dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 08 Tahun 2021 tanggal 7 April 2021, terkait perlunya dilakukan pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah atau mudik atau cuti bagi aparatur sipil negara dalam masa pandemi Covid‑19," ujar Nova.

Guna mendukung kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, Pemerintah Aceh juga telah menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 05/INSTR/2021, terkait larangan menghadiri buka puasa bersama dan halal bi halal pada saat Lebaran Idul Fitri. "Instruksi tersebut dikeluarkan atas dasar instruksi Mendagri tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid‑19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran Covid‑19," terang Nova.

Gubernur juga melaporkan bahwa kondisi per 1 Mei 2021, dari 6.947 gampong yang ada di Aceh, 6.032 gampong di antaranya berstatus hijau atau relatif aman dari jangkitan Covid‑19. Berikutnya ada 347 gampong berstatus kuning, 72 gampong berstatus oranye, dan terakhir, 46 gampong berstatus merah.

Menyikapi perkembangan ini, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dengan dukungan berbagai pihak terkait akan terus melakukan berbagai upaya untuk memastikan agar penerapan kebijakan PPKM berbasis mikro ini bisa berjalan baik di lapangan.

Persoalan serius bagi Aceh saat ini tentu saja berusaha mencegah meluasnya penularan jangkitan virus Corona.  Salah satu caranya tentu dengan mencegah pergerakan atau mobilitas masyarakat dari satu zona ke zona lainnya. Misalnya, jangan sampai warga dari gampong berstatus merah pergi ke gampong yang berstatus hijau. Atau sebaliknya warga dari zona hijau malah masuk ke zona merah.

Kita paham bahwa saat ini pemerintah bersama pihak terkait memang dalam posisi serba salah. Sebab, melarang mudik lebaran diartikan banyak masyarakat sebagai larangan bersilaturrahmi. Karena itu, sosialisasi larangan mudik di Aceh dilakukan secara sangat hati-hati, terutama dalam memberi pengertian kepada masyarakat yang saat ini nafsu mudiknya sangat menggebu-gebu. Sebab, tidak pulang kampung dirasa seperti tidak berhari raya. Apalagi bagi kebanyakan warga yang memiliki orangtuanya di kampung.

Yang sedang diupayakan pemerintah adalah bagaimana masyarakat bisa secara ikhlas menunda mudik sebagai upaya mencegah penyebaran virus Corona. Sebab, setiap pergerakan warga maka sebaran virus itu akan meluas!

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved