Breaking News:

Petani Keluhkan Kelangkaan Pupuk Subsidi

Cerita kelangkaan pupuk bersubsidi sepertinya rutin terjadi saban tahun, khususnya ketika petani membutuhkan pupuk

Petani Keluhkan Kelangkaan Pupuk Subsidi
FOR SERAMBINEWS.COM
Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRA Ali Basrah memberikan sambutan saat pertemuan dengan warga di Aceh Tenggara, awal April lalu.

BANDA ACEH - Cerita kelangkaan pupuk bersubsidi sepertinya rutin terjadi saban tahun, khususnya ketika petani membutuhkan pupuk. Ini pula yang dirasakan petani di Aceh Tenggara (Agara). Mereka menyampaikan keluhannya kepada anggota DPRA, Ali Basrah. Informasi itu diterima Ali Basrah saat ia melakukan kunjungan kerja atau reses tahun 2021 ke daerah pemilihan (dapil) 8 yaitu Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Gayo Lues pada awal bulan April 2021.

“Banyak usul saran masyarakat, karena daerah kita daerah pertanian, keluhan yang signifikan dari masyarakat terkait kekurangan pupuk,” katanya kepada Serambi, pekan lalu. Politikus Partai Golkar ini mengungkapkan, hampir 90 persen penduduk Agara berprofesi sebagai petani. Baik petani hortikultura seperti padi dan jagung maupun petani kakou, karet, kopi dan sawit.

Sebagian masyarakat lainnya, kata Ali Basrah, mengembangkan usaha perikanan seperti ikan emas, nila, dan mujahir. Ada juga yang mengembangkan sektor peternakan lembu dan kambing.

Ali Basrah mengungkapkan, saat melakukan pertemuan, kebanyakan masyarakat mengeluhkan kelangkaan pupuk subsidi. Kondisi ini membuat masyarakat petani kewalahan saban tahun, karena bisa berpengaruh pada hasil produksi.

Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRA ini mengakui pemerintah sudah mengurangi kuota pupuk subsidi, khususnya saat terjadi pandemi. Namun, kalaupun kini jumlah kuota yang diberikan pemerintah berkurang, dia berharap para distributor tidak melakukan penyimpangan. Salurkan pupuk dalam jumlah apa adanya, sesuai kuota yang ditetapkan oleh pemerintah. “Jalur-jalur pendistribusin pupuk ini perlu kita awasi, jangan nanti diberikan kepada petani yang fiktif, jangan sampai terjadi pengurangan pupuk ke kelompok tani. Ini yang coba kita respon,” kata Ali Basrah.

Di samping itu, Ali Basrah juga meminta aparat penegak hukum untuk turut mengawasi pendistribusian pupuk subsidi. “Kita harapkan adanya transparan, berapa jatah kelompok tani yang harus didapat,” ungkapnya.(*)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved