Breaking News:

Dewan Singgung Masalah Investasi, BSI, hingga Pilkada

PRESTASI yang telah dicapai Pemerintah Aceh itu ternyata tidak membuat anggota DPRA berhenti mengajukan interupsi dalam sidang

FOTO HUMAS PEMERINTAH ACEH
Gubernur Aceh, Nova Iriansyah (kanan), dan Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin (kiri), menyaksikan Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat BPK-RI, Beni Ruslandi, menandatangani berita acara penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2020 di Gedung DPRA, Selasa (4/5/2021). Nova menerima buka LHP 1, 2, dan 3 dari Beni (insert) 

PRESTASI yang telah dicapai Pemerintah Aceh itu ternyata tidak membuat anggota DPRA berhenti mengajukan interupsi dalam sidang paripurna istimewa tersebut.

Sebelum Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin mengetuk palu untuk menutup sidang, sejumlah anggota dewan yang hadir mengajukan interupsi. Interupsi pertama disampaikan Tamizi SP, anggota DPRA dari Fraksi Partai Aceh (PA).

Politisi PA ini menyinggung tentang upaya Gubernur yang telah mencari investor dari Uni Emirat Arab (UEA) untuk berinvestasi di wilayah pantai barat-selatan Aceh senilai Rp 7 triliun. “Kita harapkan rencana investasi itu bisa terealisir dalam waktu yang tidak terlalu lama,” harap Tarmizi.

Ia juga menyarankan Gubernur Nova Iriansyah agar mengusulkan di wilayah barat-selatan didirikan sebuah kawasan ekonomi khusus seperti Lhokseumawe. Selanjutnya rencana pembangunan terowongan Geurute juga perlu diusulkan menjadi proyek strategis nasional 2022, serta peningkatan mutu jalan Gempang-Tutut.

Selain Tarmizi SP, masih ada beberapa anggota dewan lainnya yang ikut mengajukan interupsi. Antara lain Bardan Sahidi, Tgk Muhammad Yunus, Saiful bahri, Irawan, Azhar Abdurrahman, Ridwan Abubakar (Nektu), dr Purnama, Jauhari Amin, Fuadi dan beberapa anggota dewan lainnya.

Para anggota dewan itu menyampaikan antara lain terkait dengan permasalahan IT Bank Syariah yang belum lancar, masalah Pilkada Aceh, UUPA, Mou Helsinki, hingga persoalan muara dangkal.

Permasalahan lain yang juga disinggung adalah obat-obatan BPJS yang banyak tak tersedia di apotek rumah sakit, pemanfaatan Pendapatan Asli Aceh (PAA) untuk rakyat, penangan covid dan ruang RICU dan Pinere yang terbatas, peningkatan mutu pendidikan, insentif guru PNS (SMA/SMK) yang belum adil dengan TC PNS Provinsi, serta Ketua MAA yang belum ada.(her)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved