Breaking News:

Mualem Akhirnya Terima Penundaan Pilkada

Ketua Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh (PA), Muzakir Manaf (Mualem) akhirnya menerima keputusan Pemerintah Pusat terkait penundaan Pilkada

Serambinews.com
MUZAKIR MANAF, Ketua Umum DPA PA 

MEULABOH - Ketua Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh (PA), Muzakir Manaf (Mualem) akhirnya menerima keputusan Pemerintah Pusat terkait penundaan Pilkada 2022. Menurut Mualem, pelaksanaan pilkada tersebut saat ini memang tidak memungkinakan lagi untuk dipaksakan.

Hal itu disampaikan Mualem kepada Serambi saat melakukan silaturahmi bersama Pengurus PA dan KPA (Komite Peralihan Aceh) ke rumah Sayed Helmizuwar yang merupakan Bendahara PA, di Jalan Cot Lawang Drin Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat, Kamis (6/5/2021).

“Pada awalnya kita berharap kepada Pemerintah Pusat agar pelaksanaan Pilkada tepat waktu pada 2022,” kata Mualem. Namun dengan berat hati, pihaknya tetap menerima putusan Pemerintah Pusat yang telah melakukan penundaan Pilkada 2022.

Mualem mengaku, pihaknya telah melakukan sejumlah upaya lobi politik dengan Pemerintah Pusat agar pelaksanaan pilkada tepat waktu yang direncanakan pada 2022 mendatang bisa terlaksana. Namun dengan kondisi saat ini, tentunya tidak memungkinkan lagi untuk dilaksanakan pada 2022 mendatang. Apalagi menurut dia, bergesernya pelaksanaan Pilkada hingga enam bulan merupakan hal yang bisa.

“Pada prinsipnya kita tidak menerima atas keputusan Pemerintah Pusat, akan tetapi apa boleh buat bergesernya pelaksanaan Pilkada itu ya, sah-sah saja,” ungkap Mualem, mantan panglima Gerakan Aceh Merdeka ini.

Mualem berada di Aceh Barat dalam rangka kegiatan Safari Ramadhan dan bersilaturrahmi dengan para tokoh masyarakat, Forkopimda, kader dan pengurus PA, dan serta anggota KPA. Dalam pertemuan silaturrahmi dengan kader PA dan Anggota KPA, mualem meminta seluruh jajaran agar tetap kompak dalam membangun kebersamaan dalam satu tujuan.

Pada kesempatan tersebut, PA dan KPA Aceh Barat juga menyantuni sekitar 60 anak yatim di Lorong Cot Lawang, kawasa Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan. Santunan bagi puluhan yatim piatu tersebut diserahkan langsung oleh Ketua DPA Partai Aceh, Mualem.

“Ini bentuk kegiatan silaturahmi yang kita lakukan dengan menemui para tokoh masyarakat, serta para pengurus PA, dan KPA di daerah,” kata Mualem.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI telah mengeluarkan surat terkait kepastian pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Aceh. Surat Nomor 270/2416/OTDA tertanggal 16 April 2021 itu menegaskan bahwa Pilkada Aceh akan dilaksanakan secara serentak bersama daerah lain pada tahun 2024.

Dengan keluarnya surat ini, maka Pilkada Aceh tidak bisa dilaksana pada tahun 2022 sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Keputusan ini memupuskan semangat elite dan pemangku kebijakan di Aceh yang menginginkan Pilkada dilaksanakan tahun 2022.

Bahkan dua hari lalu, Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin, baru saja melakukan koordinasi dengan Menkopolhukam RI, Mahfud MD terkait nasib Pilkada Aceh. Berdasarkan kopian surat yang diterima Serambi pada Kamis (22/4/2021), surat yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Drs Akmal Malik MSi itu ditujukan ke Gubernur Aceh.

Ada dua poin yang dimuat dalam surat tersebut. Poin pertama; berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 ayat (3) dan (8) yang menyebutkan bahwa Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Wali Kota/Wakil Wali Kota yang masa jabatannya berakhir di tahun 2022 akan diadakan pemilihan pada November 2024.

Tujuan dilakukan pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2024 adalah untuk menjamin adanya sinergisitas antara program nasional dengan program daerah dan visi serta misi kepala daerah terpilih. "Selain itu, maksud pemilihan kepala daerah serentak adalah untuk efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraannya," bunyi surat tersebut.

Poin kedua; memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, serta hasil koordinasi antara pemerintah, Komisi II DPR RI serta Komisi Pemilihan Umum RI sebagai penyelenggara Pilkada dalam memaknai semua ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur Pilkada Aceh, maka ditegaskan bahwa Pilkada Aceh akan dilaksanakan bersama dengan seluruh pemerintah daerah lainnya pada tahun 2024.

Surat tersebut ditembuskan ke Menkopolhukam RI, Mendagri RI, Ketua Komisi II DPR RI, Ketua KPU RI, Ketua DPRA, dan Ketua KIP Aceh.(c45)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved