Breaking News:

Berita Banda Aceh

Pansus Temukan Banyak Masalah dalam LKPJ Gubernur Aceh Tahun 2020, Begini Laporan Nova Sebelumnya

Saat menguliti LKPJ Gubernur Aceh itu bersama tenaga ahli, Pansus menemukan banyak masalah dalam pengelolaan keuangan daerah oleh Pemerintah Aceh.

Penulis: Masrizal Bin Zairi | Editor: Mursal Ismail
Serambinews.com
Ketua Pansus DPRA, Sulaiman SE 

Untuk belanja langsung direncanakan Rp.7,057 triliun lebih, realisasinya Rp.6,458 triliun lebih atau 91,52 persen.

Sementara penerimaan pembiayaan yang diperoleh dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2019 realisasinya Rp.2,77 triliun lebih.

Sedangkan rencana pengeluaran pembiayaan Rp.76,18 miliar lebih, sehingga pembiayaan netto direncanakan pada angka Rp.1,82 triliun lebih, realisasinya Rp.2,77 triliun lebih atau 152,10 persen.

Terakhir adalah pelaksanaan tugas pembantuan sepuluh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Aceh yang dilaksanakan oleh enam SKPA dengan anggaran Rp.140,59 miliar lebih. Realisasinya Rp.135,42 miliar lebih atau 96,32.

Selanjutnya, Gubernur Nova menyebutkan bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan daerah selama tahun 2020, hasil dan capaiannya secara garis besar terdiri atas enam urusan wajib yang berkenaan dengan pelayanan dasar, 17 urusan wajib yang tidak berkenaan dengan pelayanan dasar, delapan urusan pilihan, dan fungsi penunjang pemerintahan.

Urusan tersebut diimplementasikan melalui program dan kegiatan meliputi urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang dan urusan perumahan rakyat dan permukiman penduduk.

Selanjutnya adalah urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, urusan sosial dan urusan tenaga kerja, urusan pemberdayaan perempuan dan anak, urusan pangan, urusan pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, urusan pemberdayaan masyarakat dan gampong.

Selain itu juga urusan perhubungan, urusan komunikasi dan informatika, urusan penanaman modal, urusan kepemudaan dan olahraga, urusan statistik, urusan kebudayaan, urusan perpustakaan, urusan kearsipan, urusan kelautan dan perikanan dan urusan pariwisata.

Ada juga urusan pertanian dan kehutanan, urusan energi dan sumber daya mineral, urusan perdagangan, urusan perindustrian dan urusan transmigrasi. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved