Breaking News:

Berita Lhokseumawe

Mahasiswa Unimal Lhokseumawe Protes Penonaktifan 75 Pegawai KPK

Penonaktifan itu menyebabkan dialihfungsikannya tugas-tugas penting 75 orang pegawai KPK, di antaranya penyidik senior KPK Novel Baswedan.

Penulis: Zaki Mubarak | Editor: Taufik Hidayat
hand over dokumen pribadi
Muhammad Fadli, Demisioner Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh 

Ia menambahkan, saat ini 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan tersebut sedang menangani kasus besar seperti korupsi bansos, suap benih lobster, KTP-Elektronik, Nurhadi mantan sekretaris MA, dan yang terbaru OTT Bupati nganjuk dan kasus lainnya.

"Jangan sampai kemudian publik mengira dan berasumsi bahwa pemerintah ikut andil dalam keinginan untuk melenyapkan kasus besar tersebut," sebutnya.

Baca juga: Buntut Saling Balas Serangan Udara, Warga Sipil Israel Serang Penduduk Palestina, Ini Videonya

Baca juga: Aurel Hermansyah Ungkap Kesedihan, Istirahat Total Tak Salat Id hingga Terpaksa Lebaran di Rumah

Baca juga: Terungkap, Cerita Mark Sungkar saat Awal di Penjara, Tak Bisa Tidur karena Hal Ini

Apalagi di KPK sekarang sudah ada surat penetapan penghentian penyidikan (SP3), maka dalam hal ini Presiden Jokowi harus segera mengambil tindakan tegas.

Karena penguatan KPK dan pendirian teguh terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia merupakan komitmennya presiden Jokowi dalam kampanyenya ketika maju sebagai presiden selama dua periode.

"Kasus korupsi adalah musuh kita bersama, Negara harus hadir untuk melindungi orang-orang yang punya jiwa yang besar dan pendirian teguh yang luar biasa terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia," imbuh Muhammad Fadli.

Sambungnya, jangan sampai orang-orang seperti itu dibunuh dan di lenyapkan oleh sistem Negara itu sendiri, semoga saja tindakan ketua KPK Firli Bahuri ini bukan sebuah Konspirasi untuk menghentikan kasus besar yang sedang ditangani oleh KPK.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved