Breaking News:

Konflik di Papua

Penyelesaian Konflik Papua Makin Rumit, Potensi Pelanggaran HAM Makin Tinggi

Saat TPNPB-OPM ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh pemerintah, Amnesty Internasional langsung bereaksi keras dengan mengecam pelabelan tersebut

Editor: Taufik Hidayat
Foto Jerry Omona/Metromerauke
Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) 

Densus 88 akan mempunyai ruang gerak di Papua untuk memburu anggota OPM sebagaimana mereka memburu jaringan teroris Islam.

UU Terorisme, yang menjadi landasan hukum pelabelan tersebut, juga memungkinkan aparat menahan siapa pun yang dianggap mencurigakan bisa ditahan lebih lama, hingga 21 hari tanpa tuduhan.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) menduga pemerintah sedang membingkai aspirasi politik kemerdekaan rakyat Papua, yang mengangkat senjata, sebagai aksi terorisme.

Dengan jalan itu, Direktur Eksekutif Elsam Wahyudi Djafar melihat dengan cara ini pemerintah bisa menumpas gerakan separatis secara cepat dan efektif.

Menurut dia, pelabelan itu menurut Wahyudi membawa implikasi serius pada pembungkaman seluruh ruang demokrasi dan penegakan HAM yang terkait dengan tuntutan kemerdekaan rakyat Papua.

Wahyudi menambahkan label teroris ini hanya akan dijadikan legitimasi hukum untuk mengerahkan pasukan dalam jumlah yang lebih besar, dengan alasan pelibatan tentara dalam pemberantasan terorisme.

Padahal pendekatan militeristis yang selama ini diterapkan di Papua ikut menciptakan kerugian yang sulit diukur bagi warga sipil, terutama orang asli Papua, ujar Wahyudi.

Baca juga: Covid-19 di India, Seorang Pria Potong Lidah untuk Persembahan Agar Dewa Terkesan & Hentikan Pandemi

Baca juga: Jadwal UFC 262 - Oliveira dan Chandler Saling Incar Warisan Khabib

Baca juga: Curi Kesempatan Saat Sepi, 2 Oknum Polisi Berhubungan Intim saat Jam Kerja, Aksinya Terekam CCTV

Dialog yang lebih luas

Dengan alasan seperti yang disampaikan Wahyudi, Dosen Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia Margaretha Hanita menegaskan konflik Papua tidak pernah bisa diselesaikan dalam waktu singkat dan harus didekati dengan dialog.

Namun dialog itu harus dikonstruksikan dengan beberapa pertanyaan penting, seperti tujuan dialog, pihak-pihak yang ikut serta, masalah yang dibicarakan dan syarat-syaratnya, kata Margaretha.

“Proses dialog untuk menyelesaikan masalah Papua ini sangat panjang, tidak bisa dalam waktu singkat. Sudah berapa presiden (mencoba menyelesaikan) tapi tidak bisa,” ujar dia dalam sebuah simposium di Jakarta, Senin.

Masyarakat Papua, kata dia, tidak homogen dan mempunyai banyak aspirasi.

Karena itu, sebanyak mungkin warga Papua harus dilibatkan dalam dialog untuk mencari jalan keluar.

“Tidak semua masyarakat Papua itu anggota OPM, dan tidak semua orang Papua itu ingin merdeka,” ujar dia.

Dialog yang hampir berhasil pernah dilakukan pada masa Presiden Abdurahman Wahid, ujar dia.

Saat itu bendera Bintang Kejora boleh berdampingan dengan bendera Merah Putih, dan nama Irian Jaya diganti dengan Papua.

“Ketika (dialog) berhasil, itu akan menyentuh hati orang Papua,” ujar dia.

Upaya itu sekarang tampak sulit, kata Margareth, setelah pemerintah menetapkan salah satu kelompok bersenjata di Papua menjadi organisasi teroris.

Persoalan lain adalah otonomi khusus (otsus) yang diandalkan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan Papua menurutnya disibukkan dengan persoalan dana, namun tidak menyentuh hal-hal mendasar dalam konflik ini, tambah dia.

Margareth menilai ada perbedaan pendekatan pemerintah dalam menangani konflik Aceh dan Papua.

Padahal rumusan Otsus di Aceh mampu membawa solusi yang diterima semua pihak.

Menurut dia, pada Otsus Aceh kelompok separatis GAM dilibatkan, bahkan sejak dalam perundingan yang akhirnya menghasilkan Kesepakatan Helsinsksi.

Sedangkan di Papua dalam implementasi otsus tidak pernah melibatkan OPM dalam dialog, bahkan banyak anggota mereka yang masih berstatus sebagai tahanan politik.

Dalam penerapan otsus di Aceh tidak terjadi lagi pelanggaran HAM dalam otsus, kata Margareth, karena kedua belah pihak sepakat untuk tidak melakukan kekerasan.

Sedangkan di Papua, hingga kini masih terjadi pelanggaran HAM dan konflik, ungkap Margareth.

Di Aceh, menurut Margareth, hukum adat diakomodasi dalam hukum positif dan dipraktikkan secara sistematis dalam masyarakat, sedangkan di Papua hukum ada dipraktikkan namun masih menjadi tantangan hukum positif.

“Hukum adat di Papua ini sangat kuat, jadi ini tantangannya adalah mengakomodasi hukum adat dalam hukum positif. Di Aceh bisa kok, di Papua ini sangat berarti,” ujar dia.

Menurut Margareth, otonomi khusus sebenarnya adalah politik integrasi di Papua untuk mengakomodasi politik identitas di kawasan tersebut.

Baca juga: Ini 8 Program Beasiswa LPDP tahun 2021, Bisa Dicoba

Baca juga: Pemudik yang Balik ke Jakarta akan Dites Covid-19 di 21 Titik

Baca juga: Nasib Jasad Warga Korea Utara yang Meninggal dalam Tahanan, Tubuhnya Dijadikan Pupuk Alami

Gencatan senjata

Margareth mengungkapkan bahwa syarat-syarat dialog yang produktif dimulai dengan keikutsertaan pihak-pihak yang mempunyai legitimasi dan mewakili kepentingan para pihak kuat.

Dalam penanganan konflik Papua, politik representasi ini menjadi tantangan khusus, karena banyak sekali kelompok yang berkepentingan.

Namun pemerintah Indonesia sebenarnya sudah bisa melakukan pemetaan kelompok-kelompok yang terkait dengan konflik Papua, baik di dalam maupun luar negeri, ujar Margareth.

“Semua harus dilibatkan, mau tidak mau harus dilibatkan. Jika tidak maka penyelesaiannya tidak pernah tuntas,” ujar dia.

Selain itu, gencatan senjata harus disepakati dan ditaati oleh kedua belah pihak selama dialog.

Syarat berikutnya adalah perlindungan hukum bagi peserta dialog.

Perlindungan hukum ini akan membangun kepercayaan pihak-pihak dalam dialog sehingga tidak ada lagi kekerasan, intimidasi dalam proses dialog.

Tantangan terakhir ini adalah menentukan mediator, kata Margareth.

Tugasnya adalah memberdayakan pihak-pihak yang berkonflik, bukan mendominasi proses dialog.

“Ini susahnya menemukan mediator yang memang tujuannya misi mendamaikan semua pihak, bukan nongol,” ujar dia.

Baca juga: Cekcok soal Uang Belanja dengan Istri, Suami di Karawang Siram Bensin Lalu Bakar Diri

Baca juga: Zionis Israel Bombardir Warga Palestina, Illiza: Ini Kejahatan Kemanusiaan

Baca juga: Inilah Harta Karun Sakral di Masjid Aqsa yang Diincar Israel dari Tanah Palestina, Simak Kisahnya

Akar konflik

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), salah satu think tank pemerintah, sebenarnya sudah merumuskan masalah-masalah pokok di Papua.

Adriana Elisabeth, peneliti LIPI mengungkapkan masalah-masalah tersebut adalah kegagalan pembangunan, marginalisasi dan diskriminasi orang asli Papua, kekerasan negara dan pelanggaran HAM, serta sejarah dan status politik Papua.

Menurut Adriana, pembangunan ekonomi tetap perlu dilakukan, tapi pemerintah juga harus memastikan orang asli Papua bisa dapat merasakan dan memiliki daya beli terhadap infrastruktur yang dibangun.

Karena selama ini, roda perekonomian di Papua justru “dikuasai” oleh warga pendatang, kata Adriana.

Masih banyak orang asli Papua yang tinggal di wilayah pedalaman dan belum tersentuh pendidikan dan pelayanan kesehatan yang layak.

Sedangkan kasus-kasus kekerasan yang terus berulang di Papua juga harus segera diselesaikan.

Senada dengan Margareth, Adriana mendesak dialog untuk menghentikan rantai kekerasan di Papua.

Meski tidak mesti membahas status politik Papua atau aspirasi referendum, setidaknya dialog harus bagaimana menghentikan kekerasan di Papua, ujar dia.

Dari sisi pemerintah dan aparat negara, Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri Komisaris Jenderal Paulus Waterpauw mengatakan kelompok kriminal di Papua mendapat label teroris karena tindakan mereka yang mengerikan.

Aksi kekerasan kelompok separatis bersenjata tidak hanya tentara dan polisi, namun masyarakat sipil lain seperti guru dan tenaga kesehatan, kata mantan Kapolda Papua tersebut.

Label teroris, menurut Paulus, tidak diberikan pada semua warga Papua, tapi hanya anggota kelompok kriminal bersenjata.

“Orang Papua tidak mendapat stigma (teroris). Tapi kelompok itu (KKB) yang akan dicari untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya,” ujar dia.

Dia mengakui Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua sulit untuk dinetralisasi karena menguasai medan dan mempunyai persenjataan lengkap.

Sebenarnya, kata Paulus, label teroris ini bisa membuat polisi leluasa untuk mencari aliran dana yang mendukung kelompok tersebut.

“Mereka ini tidak bekerja, tidak ada pendapatan tetap, tapi bisa dapat amunisi yang mahal,” ujar dia.

Paulus menegaskan polisi dan TNI akan menelusuri sumber dana dan penyalurannya agar bisa memutus logistik mereka.

Karena sekali lagi, tegas Paulus, apa yang dilakukan pemerintah bukan stigma untuk rakyat Papua, tetapi memberi nama pada kelompok bersenjata sebagai upaya memenuhi asa masyarakat di belahan paling timur Indonesia itu.(AnadoluAgency)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved