Breaking News:

Save KPK

Dinilai Menyalahi Aturan, Akademisi Minta KPK Batalkan Pembebasan Tugas 75 Pegawai

"Jadi, dapat disimpulkan bahwa TWK ini tidak tepat jika dijadikan syarat untuk mengangkat pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara,"

Editor: Eddy Fitriadi
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. 

SERAMBINEWS.COM -  Akademisi yang tergabung dalam Guru Besar Antikorupsi meminta pimpinan KPK membatalkan pembebasan tugas atau pemberhentian 75 pegawai KPK dari jabatannya.

Pemberhentian tersebut dinilai berbeda dengan aturan yang ada.

"Ini tentu bertolak belakang dengan pemaknaan alih status, melainkan sudah masuk pada ranah pemberhentian oleh pimpinan KPK," ujar Guru Besar Fakultas Hukum UGM, Sigit Riyanto dalam keterangan pers, Minggu (16/5/2021).

Pada konteks lain, terdapat pula permasalahan yang tak kalah serius di dalam proses alih status kepegawaian KPK. Sebab, dari sekian banyak pegawai yang diberhentikan, terdapat para penyelidik dan penyidik.

Hal ini tentu akan berimplikasi pada perkara yang sedang mereka tangani.

Beberapa perkara tersebut seperti korupsi suap bantuan sosial di Kementerian Sosial, suap ekspor benih lobster, pengadaan KTP-Elektronik, dan suap mantan sekretaris Mahkamah Agung.

"Kami menilai bukan tidak mungkin pengusutan perkara-perkara tersebut akan melambat, dan hal ini tentu merugikan rakyat selaku korban praktik korupsi dan pemegang kedaulatan tertinggi di republik ini," terang Sigit.

Selain itu, pegawai KPK yang diberhentikan telah memiliki rekam jejak panjang dalam upaya penindakan maupun pencegahan korupsi.

Misalnya, dalam hal masa kerja, sejumlah pegawai KPK yang diberhentikan bahkan tercatat sudah bergabung sejak lembaga antirasuah itu berdiri atau sekitar tahun 2003 lalu.

Oleh karena itu, tes tersebut menimbulkan kecurigaan bagi para pegiat antikorupsi.

Halaman
123
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved