Breaking News:

Berita Langsa

Heboh Gampong Sidodadi Langsa Lama Ditetapkan Status Zona Merah, Begini Tanggapan Satgas Covid-19 

Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Langsa mengaku belum ada menerima laporan terkait status zona merah Gampong Sidodadi, Kecamatan Langsa Lama

For Serambinews.com
M Husin, Jubir Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Langsa 

Laporan Zubir | Langsa 

SERAMBINEWS.COM, LANGSA - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Langsa mengaku belum ada menerima laporan terkait status zona merah Gampong Sidodadi, Kecamatan Langsa Lama. 

"Sampai saat ini kita belum ada menerima laporan status zona merah Gampong Sidodadi," tegas Jubir Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Langsa, M Husin saat dihubungi Serambinews.com, Senin (17/5/2021) malam.

Dijelaskan M Husin, jika pun ada penetapan status zona merah oleh Ketua Posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Micro dalam hal ini keuchik, maka mereka harus melaporkan kepada Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Langsa.

"Namun Keuchik Gampong Sidodadi selaku Ketua Posko PPKM Mikro di sana belum ada melaporkan terkait beredarnya kabar penetapan zona merah Gampong Sidodadi," ujarnya. 

Begitu pula terkait adanya surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa ditandatangani Kadis Dra Suhartini, MPd.

Baca juga: Tessa Kaunang Enggak Gengsi Pergi ke Salon Kecantikan Murah, Untuk Perawatan Kecantikannya

Baca juga: Bikin Miris! Pasien Positif Covid-19 di Banda Aceh Terus Bertambah, Kini Mencapai 2.882 Orang

Baca juga: Sumatera Nyaris Rata Zona Oranye dan Merah, Kasus Aktif Covid-19 di 15 Provinsi Meningkat

Surat tersebut ditujukan kepada satuan pendidikan yang berada di zona merah untuk tidak melakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) seperti di Gampong Sidodadi, maka pembelajaran dilakukan secara daring. 

"Kita juga heran mengapa sudah ada penetapan zona merah Gampong Sidodadi, sedangkan Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Langsa belum mengetahuinya,” tukas M Husin.

“Lalu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan langsung membuat surat itu tanpa sepengetahuan Satgas," paparnya.

Diterangkan M Husin, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Halaman
12
Penulis: Zubir
Editor: Saifullah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved