Breaking News:

Berita Aceh Jaya

Dana Desa Tak Diajukan Akibat Konflik Tuha Peut dan Keuchik, DPM-PKB Lakukan Mediasi

Konflik di Desa Meutara menyebabkan hingga saat ini desa tersebut belum mengajukan pencairan dana desa tahap I tahun 2021.

Penulis: Riski Bintang | Editor: Taufik Hidayat
Foto kiriman warga
Suasana pelaksanaan mediasi Tuha Peut dengan Keuchik Gampong Meutara, Kecamatan Jaya, Aceh Jaya oleh tim dari DPM-PKB setempat, Kamis (20/5/2021) 

Laporan Riski Bintang | Aceh Jaya

SERAMBINEWS.COM, CALANG - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Keluarga Berencana (DPM-PKB) Aceh Jaya melaksanakan mediasi di gampong Meutara, Kecamatan Jaya, kabupaten setempat.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di kantor Camat Jaya, yang dihadiri Kepala DPM-PKB, Camat Jaya, Aparatur Desa dan Tuha Peut Desa tersebut.

Kepala DPM-PKB Salbiah menjelaskan, jika mediasi tersebut dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan antara Tuha Peut dan Keuchik di desa tersebut.

Menurutnya, konflik keduanya di desa Meutara menyebabkan hingga saat ini desa tersebut menjadi salah satu dari dua desa di Aceh Jaya yang belum mengajukan pencairan dana desa tahap I tahun 2021.

“Kita saat ini sedang malakukan media dengan pemerintahan desa Meutara, karena hingga saat ini desa tersebut belum mengajukan pencairan dana desa lantaran adanya konflik,” ungkapnya.

Ia menambahkan, jika mediasi yang dilakukan sendiri berupa mendengarkan inti permasalahan dari kedua pihak sehingga ada jalan penyelesaian dan roda pemerintahan dapat berjalan kembali.

Baca juga: Setelah 11 Hari Terlibat Pertempuran, Israel dan Hamas Akhirnya Setuju Gencatan Senjata

Baca juga: RSUZA Tiadakan Jam Berkunjung, Akibat Tingginya Kasus Covid-19

Baca juga: Begini Rasanya Terinfeksi Covid-19

Baca juga: Film Tjoet Nja Dhien Hasil Restorasi di Belanda Kembali Diputar di Bioskop

Salbiah juga menerangkan, setelah mendengar inti permasalahan, pihaknya bersama dengan tim yang dibentuk DPM-PKB sendiri akan melakukan croscek kelapangan terkait dengan hal tersebut.

“Dari Tuha Peut tidak mau menandatangani dokumen pengajuan APBG tahun 2021, makanya desa tersebut tidak dapat mengajukan APBG tahun 2021,” tandasnya.

Hal tersebut dikarenakan, pihak Tuha Peut meminta Keuchik untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa tahun 2019 hingga 2020 kepada masyarakat melalui Tuha Peut.

“Mereka tidak mau menandatangani dokumen APBG karena mereka meminta Keuchik untuk memjelaskan penggunaan dana desa kepada Tuha Peut,” terangnya.

Usai mendengar dan mendapatkan jawaban dari kedua belah pihak, tim dari DPM-PKB Aceh Jaya sendiri langsung turun ke lapangan guna menindak lanjuti hasil penyampaian dan keterangan dari kedua belah pihak.

“Kita sebentar lagi kelapangan guna melakukan pengecekan pelaksanaan dan penggunaan dana desa tahun 2019 dan 2020,” tutupnya.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved