Breaking News:

Salam

Hukuman Mati; Semoga Efektif

Jaksa di Aceh Timur menuntut hukuman mati bagi lima terdakwa penyelundup 81 kilogram (Kg) sabu-sabu dan 20 Kg pil ekstasi

Editor: bakri
Dok Kejari Aceh Timur
Jaksa Penuntut Umum dari Kejari Aceh Timur membacakan tuntutan terhadap tiga terdakwa kasus penyelundupan 81 kg sabu-sabu dan 20 kg pil ekstasi di Pengadilan Negeri Idi, Rabu (20/5/2021). 

Jaksa di Aceh Timur menuntut hukuman mati bagi lima terdakwa penyelundup 81 kilogram (Kg) sabu-sabu dan 20 Kg pil ekstasi. Kelima terdakwa yang dituntut hukuman mati dalam sidang dua hari lalu itu merupakan warga Kabupaten Aceh Timur dan warga Kota Langsa. Mereka didakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Para terdakwa bersama barang bukti ditangkap tim gabungan Dit Res Narkoba Polda Aceh dan Polres Aceh Timur pada akhir Oktober 2020. Seorang anggota sindikat itu malah tertembak mati oleh petugas dalam operasi penyergapan yang menegangkan.

Penerapan hukuman mati bagi penjahat narkoba awalnya memang sempat ada pro dan kontra, bahkan hingga kini masih ada. Akan tetapi, dalam keadaan darurat  narkoba seperti sekarang ini, kita tak ingin mempersoalkan itu. Sebab, kejahatan narkoba sudah secara terang-terangan merusak generasi muda dan merampas hak hidup banyak manusia di Indonesia.

Maka, adalah adil menjatuhkan hukuman mati terhadap penjahat narkoba. Jadi, pertimbangan utamanya adalah rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hukuman mati juga diterapkan untuk memberi peringatan keras bagi para penjahat narkoba potensial bahwa kita tidak akan berkompromi dengan kejahatan yang serius dan luar biasa itu.

Seorang analis hukum di tanah air memberi catatan, “dalam sistem peradilan pidana yang korup seperti sekarang ini, seseorang sangat mungkin menjadi korban peradilan sesat (miscarriage of justice). Bahkan di Amerika Serikat sekalipun yang sistem peradilan pidananya relatif cukup baik, dalam periode 1900-1987 23 orang telah dihukum mati karena kekeliruan peradilan.

Karena itu, untuk mencegah miscarriage of justice, terdakwa kejahatan narkoba harus diberi hak melakukan upaya hukum yang adil. Misalnya, dalam sidang kasasi, terdakwa wajib diadili sendiri oleh sembilan hakim agung pidana Mahkamah Agung. Untuk mengumpulkan bukti-bukti baru yang meyakinkan (novum), ia pun diberi hak untuk mengajukan peninjauan kembali tanpa batas waktu.

Apabila terdakwa pada akhirnya dipidana mati, ia pun masih memiliki kesempatan mengajukan grasi atau permintaan ampun. Ia dapat mengajukan permintaan ampun kepada parlemen sebagai wakil rakyat yang telah dirugikan. Jika grasinya diterima, hukumannya diperingan. Peringanan hukuman hanya boleh diberikan menjadi minimal 20 tahun penjara. Namun, bila ditolak, ia masih memiliki kesempatan memohon grasi kepada presiden.” Artinya, dalam bahasa awam kita ingin mengatakan bahwa penerapan hukuman mati terhadap terdakwa kasus narkoba bukanlah sikap semena-mena.

Dijelaskan juga, walau Indonesia sudah mendesain sistem peradilan pidana secara baik untuk mencegah miscarriage of justice, kemungkinan menghukum mati orang yang tidak sepantasnya dihukum mati tetap ada. Demikian juga sebaliknya, sangat memungkinan terjadi orang yang seharusnya dihukum mati malah lolos dari hukuman itu.

Kejahatan narkoba merupakan kejahatan kemanusiaan yang merenggut hak hidup banyak orang.  Makanya, kita berharap penerapan hukuman mati terhadap penjahat narkoba yang telah merampas hak hidup banyak manusia tidak bisa mengurangi kejahatan narkoba di tanah air, khususnya Aceh yang sudah dijuluki sebagai kawasan transit bisnis narkoba internasional. Pemerintah secara politis tak perlu ragu-ragu dalam bersikap dalam rangka pemberantasan pemakaian,  pengedaran, dan produksi narkoba di daerah ini dan Indonesia pada umumnya.

Ada juga dukungan moral dari Kantor PBB Urusan Obat-obatan dan Kejahatan (UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime), UNODC yang sikapnya masih kontroversi menyatakan, akan terus mendukung semua negara untuk menghentikan perdagangan narkoba: mengadili pedagangan narkoba berdasarkan aturan hukum yang sesuai; dan mendukung pencegahan penggunaan, penanganan dan rehabilitasi narkoba, dengan tujuan melindungi kesehatan, keamanan dan kesejahteraan warga dan masyarakat di manapun. Nah?!

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved