Banyak yang Tak Ikut Pendataan

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN), Paryono, menambahkan, banyaknya data kepegawaian yang fiktif terjadi lantaran banyak PNS yang tidak mengikuti pendataan. "Pada saat pendataan ulang, banyak yang tidak ikut melakukan pendataan," kata Paryono.

Menurutnya, Pemerintah tidak menyalahkan para PNS yang selama ini terbukti tidak mengikuti pendataan ulang. Pasalnya, kata Paryono, mereka memiliki alasan yang beragam. "Banyak sebab. Ada yang mengaku kurang informasi, ada yang sakit, dan ada yang sedang dalam kasus pidana. Sehingga data mereka ini tidak aktif," jelasnya.

Menurut Paryono, BKN sudah menyurati sejumlah instansi untuk memeriksa keberadaan 97 ribu data misterius PNS yang tetap menerima ganji meski keberadaannya tak diketahui. "Kita sudah buatkan surat ke seluruh instansi beserta datanya untuk segera diperiksa data-data yang tidak ikut PUPNS (pendataan ulang pegawai negeri sipil) tersebut," kata Paryono.

Namun Paryono tak merinci instansi mana saja yang disurati pihaknya untuk mendalami data misterius tersebut. Paryono mengungkapkan, jumlah tersebut saat ini sudah berkurang lantaran para PNS meminta izin melakukan PUPNS susulan atau pengaktifan kembali data.

Karena itu, data 97 ribu tersebut diklaim berangsur-angsur berkurang. Meski begitu, ia tidak menampik hingga saat ini masih ada data misterius yang belum diketahui jumlah pastinya. "Jadi, yang tidak misterius ya mereka yang mengajukan ke BKN untuk mengaktifkan datanya, yang tidak mengaktifkan data ini yang tidak kita ketahui," kata dia.

Ia mengakui, perlu ada penelusuran lebih lanjut terkait penerimaan tunjangan, gaji, dan dana pensiun terhadap data-data misterius itu. Sebab, kemungkinan dana tersebut masih mengalir meski sebenarnya PNS tersebut sudah nonaktif. "Ini perlu penelusuran lebih lanjut, bisa jadi orang tersebut sudah tidak ada (tidak aktif sebagai PNS) atau orang tersebut masih ada tetapi hanya tidak ikut PUPNS," jelasnya.

Sementara itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan, belum mengetahui informasi soal 97 ribu data Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diduga fiktif namun masih menerima pembayaran gaji hingga dana pensiun. Kendati begitu, Kementerian Keuangan akan menelusuri informasi tersebut. "Baru dengar ini. Kemenkeu akan segera telusuri," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Rahayu Puspasari, kepada CNNIndonesia.com, Senin (24/5/2021). (tribun network/yud/dod/cnn)