Breaking News:

Berita Pidie Jaya

Distanpang Pidie Jaya Mulai Terapkan Qanun PLPPB

Qanun PLPPB ini diterapkan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat peningkatan capaian hasil panen yang maksimal.

Penulis: Idris Ismail | Editor: Taufik Hidayat
Serambinews.com
Kepala Distanpang Pijay, Muzakir Muhammad MM 

Laporan Idris Ismail | Pidie Jaya

SERAMBINEWS.COM, MEUREUDU - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distanpang) Pidie Jaya (Pijay) menerapkan pemberlakuan Qanun Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLPPB) demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat peningkatan capaian hasil panen yang maksimal.

Kepala Distanpang Pijay, drh Muzakkir Muhamad MM  bersama Sekretaris, Rusydi SP kepada Serambinews.com, Kamis (27/5/2021) mengatakan, seiring dengan pelaksanan MoU Helsinki sejak 2005 lalu serta UU Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh serta UU Nomor 41 tahun 2009 tentang PLPPB maka menjadi hal yang mutlak dalam memberikan jaminan terhadap perlindungan lahan pangan para petani di Pijay.

"Lewat penerapan Qanun Kabupaten Pijay Nomor 1 Tahun 2021 tentang PLPPB ini maka pemerintah dengan tegas memberikan jaminan dalam perlindungan kawasan kepemilikan lahan milik petani dari upaya-upaya pihak lain atau pihak ketiga  terutama dalam mendirikan berbagai infrastruktur dengan mengurangi jumlah volume areal pertanian dan dengam sikap tegas ini demi meningkatkan kesejahteraan dan peningjatan hasil panen,"sebutnya.

Menurut Muzakkir Muhammad, sebagai kabupaten agraris,  Pijay selama ini dengan kekuatan lahan yang dimiliki seluas 8.818 Ha lebih  yang tersebar di delapan kecamatan yaitu, Kecamatan  Bandar Baru dengan luas 1.872 Ha, Panteraja 229 Ha, Trienggadeng 1.384 Ha, Meureudu 1.265 Ha, Meurah Dua 595 Ha, Ulim 785 Ha, Jangka Buya 501 Ha, dan Bandar Dua 2.187 Ha telah memberikan kontribusi besar dalam penyediaan pangan secara nasional.

Demikian juga hamparan lahan produktif ini telah memberikan lapangan kerja bagi segenap warga walau sering dengan peningkatan jumlah penduduk.

Patut dipahami upaya mencetak sawah baru bukankah hal yang mudah bagai membalikkan telapak tangan. Selain urusan panjang, juga dukungan lokasi yang relatif sulit didapati dikarenakan letak posisi alam yang terkadang tidak mendukung. Maka lahan yang telah ada menjadi 'Harga Mati' yang patut dilindungi secara berkelanjutan. 

Baca juga: Viral Pemuda Nangis saat Melepas Kakak Perempuan Menikah, Ternyata Begini Kisahnya

Baca juga: Update Corona Hari Ini Bertambah Lagi 6 Warga Lhokseumawe Positif Covid-19, Totalnya Capai 677 Kasus

Baca juga: Siap-siap, Banda Aceh Mulai Kenakan Kantong Plastik Berbayar saat Belanja, Ini Besaran Harganya

Baca juga: VIDEO VIRAL - Doyan Makan Mie Instan Selama Kuliah, Gadis Usia 25 Tahun Bolak-Balik ke Rumah Sakit

"Setiap lima tahun tim kami dilapangan tetap melakukan pendataan agar 'Penciutan' lahan dapat terus dikaji dan dievaluasi sehingga langkah-langkah ini supaya tata ruang wilayah  sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk ancaman pidananya yang lebih tinggi,"jelasnya. 

Ditambahkan juga Qanun PLPPB ini menjadi lahan pertanian abadi demi masa depan anak negeri apalagi mengingat perkembangan pembangunan. Terutama Rumah Toko (Ruko) pasar, perkantoran, hingga komplek perumahan yang semakin menjamur. Karenanya tindakan perlindungan lewat lembaran Qanun daerah ini perlu diterapkan.

"Lahan pertanian dan pangan memiliki multi fungsi bagi kenerlanjutan kedidupan rakyat secara berkalanjutan baik untuk ketahanan atau swasembada pangan, lapangan kerja hingga peningkatan perekonomian warga lewat berbagai komoditi unggulan,"demikian Muzakkir Muhammad.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved