Breaking News:

Berita Banda Aceh

Gubernur Aceh Ikuti Rakornas Wasin 2021, Presiden Minta Realisasi Belanja Pemerintah Dipercepat

"Anggaran ini harus direalisasi dengan cepat dan tepat sasaran, sehingga ekonomi kita bisa bangkit kembali. Saya ingin mengingatkan, efektifitas...

Penulis: Subur Dani | Editor: Nurul Hayati
For Serambinews.com
Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MT didampingi Asisten Administrasi Umum dan Kepala Inspektorat mendengarkan arahan presiden saat membuka Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021 secara virtual di Meuligoe Gubernur, Kamis (27/5/2021). 

"Anggaran ini harus direalisasi dengan cepat dan tepat sasaran, sehingga ekonomi kita bisa bangkit kembali. Saya ingin mengingatkan, efektifitas, akuntabilitas dan efisiensi dari belanja itu hal yang sangat penting," kata Jokowi, sapaan akrab Presiden.

Laporan Subur Dani  | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengikuti secara virtual Rapat Koordinasi
Nasional  (rakornas) pengawasan intern pemerintah yang digelar oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI, dari Meuligoe Gubernur Aceh, Kamis (27/5/2021).

Rakor bertema "kawal efektivitas belanja, pulihkan ekonomi," itu diikuti juga oleh seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju, gubernur, bupati, walikota, Kepala Perwakilan BPKP, dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Kementerian dan Pemda dari seluruh Indonesia.

Presiden Joko Widodo, dalam pengarahannya saat membuka Rakor tersebut, mengatakan, tahun 2021 menjadi agenda pemerintah untuk melakukan percepatan  pemulihan ekonomi nasional.

Pemerintah sendiri sudah menyiapkan anggaran khusus, untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) hampir mencapai Rp 700 triliun.

"Anggaran ini harus direalisasi dengan cepat dan tepat sasaran, sehingga ekonomi kita bisa bangkit kembali. Saya ingin mengingatkan, efektifitas, akuntabilitas dan efisiensi dari belanja itu hal yang sangat penting," kata Jokowi, sapaan akrab Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden meminta aparatur BPKP dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk terus mengawal percepatan belanja pemerintah dan ditingkatkan.

Baca juga: Intip! 5 Buah Atasi Turunkan Tekanan Darah Tinggi Hingga Hilangkan Hipertensi Secara Cepat

"Realisasi belanja pemerintah masih rendah, sekitar kurang lebih baru 15 persen untuk APBN dan 7 persen untuk APBD. Serapan belanja PEN juga masih rendah," kata Jokowi.

Oleh sebab itu, Jokowi juga meminta agar BPKP dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk mencari tahu penyebab lambannya realisasi belanja pemerintah tersebut.

Mereka juga diminta, untuk memberikan solusi dan jalan keluar mengatasi masalah tersebut.

Presiden juga meminta Menteri dan kepala daerah, untuk meningkatkan kualitas perencanaan programnya.

Program yang dijalankan, harus jelas sasaran dan ukuran keberhasilannya.

Program di daerah juga harus sinkron dengan program Pemerintah Pusat.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved