Breaking News:

Opini

Menyoal Intergritas Qanun Jinayah di Aceh

Perjalanan panjang penegakan syariat Islam di Aceh sampai hari ini masih mengundang kontradiksi dan berbagai pertanyaan mendasar yang muncul

Menyoal Intergritas Qanun Jinayah di Aceh
FOR SERAMBINEWS.COM
Muhammad Salda, S.Sy., M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Abulyatama Aceh

Oleh Muhammad Salda, S.Sy., M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Abulyatama Aceh

Perjalanan panjang penegakan syariat Islam di Aceh sampai hari ini masih mengundang kontradiksi dan berbagai pertanyaan mendasar yang muncul dari berbagai kalangan masyarakat Aceh.

Bahkan, pelanggaran demi pelanggaran begitu rentan terjadi di dalam masyarakat. Konon lagi akhir-akhir ini begitu marak pelanggaran hukum jinayah secara virtual (games yang berbentuk simulasi perjudian secara online) yang sudah sangat meresahkan masyarakat, yang kemudian akan melahirkan berbagai permasalahan baru, terutama dalam bentuk perusakan mental generasi Aceh.

Secara legalitas, berlakunya penegakan syariat Islam di Aceh setelah ditetapkan di Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, yang termaktub pada Pasal 125 ayat (1) dan (2) di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang menyatakan bahwa, (1) Syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syar'iyyah dan akhlak, dan (2) Syariat Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ibadah, ahwal Al-Syakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha' (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam.

Terkait efektivitas Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayah, sebenarnya belum cukup efektif, meskipun banyaknya eksekusi hukuman cambuk yang dilaksanakan di Aceh saat ini. Hal tersebut sudah menggambarkan bagaimana sebuah peraturan dijalankan sesuai dengan peranannya sendiri, sebagaimana yang telah diatur dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah sebagai salah satu peraturan khusus yang ada di Aceh.

Namun jumlah eksekusi hukuman cambuk yang telah dilaksanakan tidak berbanding lurus dengan angka pelanggaran syariah di Aceh, sehingga mencerminkan ketidaktaatan hukum dalam proses hukum itu sendiri. Hal tersebut berdampak pada edukasi hukum terhadap masyarakat Aceh terkait dengan penerapan qanun jinayah khususnya pelaksanaan hukuman cambuk.

Di samping itu, tidak ada publikasi tentang berapa jumlah eksekusi hukuman cambuk yang telah dilaksanakan setiap tahunnya, sehingga kita tidak dapat memabandingkan sejauh mana eksistensi yang telah diberikan oleh beberapa instansi yaitu, wilayatul hisbah, kejaksaan, mahkamah syrai'yyah, dan dinas syariat Islam yang memiliki legalitas terkait penerapan sanksi hukum jinayah di Aceh serta sejauh mana efektivitas pemberlakuan hukum tersebut.

Sebaiknya, setiap pelanggaran hukum jinayah terdata jumlah kasus setiap tahunnya, dimulai dari tahun berlakunya qanun. Sampai saat ini kita tidak mengetahui jumlah putusan eksekusi cambuk yang dilaksanakan di depan publik, baik itu kasus khalwat, khamar, maisir, dan kasus lain yang diatur dalam qanun jinayah tersebut. Sehingga, tidak dapat dinilai sejauh mana efektifnya pemberlakuan dari qanun tersebut di setiap kabupaten/kota.

Namun dalam paradigma sosiologis pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk telah mengubah pemahaman masyarakat di Aceh, dimana ketika hukum cambuk tidak sering muncul maka masyarakat Aceh mempertanyakan kemana hukuman cambuk, kenapa tidak dilakukan lagi eksekusi hukuman cambuk. Hal tersebut membentuk paradigma baru pada masyarakat Aceh terhadap tidak efektifnya hukuman cambuk yang ada di Aceh.

Padahal, ketika hukuman cambuk sering dilaksanakan mengingat banyaknya pelanggaran syariat Islam di Aceh, secara kacamata hukum peraturan tersebut tidaklah efektif, disebabkan dengan tidak adanya kesadaran hukum dari masyarakat Aceh sendiri yang merupakan unsur culture yang seharusnya dipenuhi dalam menguji keefektifan hukum.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved