Breaking News:

Opini

Menyoal Intergritas Qanun Jinayah di Aceh

Perjalanan panjang penegakan syariat Islam di Aceh sampai hari ini masih mengundang kontradiksi dan berbagai pertanyaan mendasar yang muncul

Editor: bakri
Menyoal Intergritas Qanun Jinayah di Aceh
FOR SERAMBINEWS.COM
Muhammad Salda, S.Sy., M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Abulyatama Aceh

Saya berpandangan, bahwa hukuman cambuk di Aceh belum efektif ketika masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini diharapkan dapat mendorong Pemerintah Aceh untuk terus memberikan sosialisasi hukum yang tepat sasaran kepada para masyarakat, dan kepada aparat penegak hukum dan instansi terkait dengan penerapan qanun jinayah di Aceh agar tidak ada unsur

diskrimansi terhadap konsekuensi hukum bagi pelanggar syariat Islam di Aceh, sehingga diharapkan masyarakat mempunyai kesadaran hukum dan tidak ada alasan pelanggaran dilakukan dikarenakan tidak adanya pengetahuan atau ketidakpahaman mereka terkait Qanun No. 6 Tahun 2014 tentan hukum jinayah tersebut.

Kurangnya sosialisasi tentang peraturan tersebut dapat berdampak pada banyaknya pelanggaran syariat Islam di Aceh. Pada hakikatnya peraturan dibentuk untuk mengurangi jumlah pelanggaran yang telah ditentukan sesuai dengan pembentukan hukum tersebut, dan kita dapat mengembalikan ini kepada tujuan hukum itu sendiri, yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan daripada hukum itu sendiri.

Secara filosofis aturan hukum yang baik itu adalah saat mana suatu aturan hukum ditaati oleh masyarakat dan aturan tersebut memberi manfaat yang besar terhadap masyarakat. Namun apabila suatu aturan hukum tidak mampu memberi perubahan pada pergeseran masyarakat ke arah yang lebih baik, maka integritas suatu aturan hukum baik secara substansial maupun implementasinya masih dipertanyakan.

Oleh karena itu dibutuhkan kajian sosiologis dalam penerapan qanun jinayah ini, agar dapat dievaluasi dan menuju pembaharuan hukum yang lebih baik. Terlebih lagi hukuman cambuk di Aceh terlihat tidak begitu efektif ketika terdapat beberapa persolan terkait dengan pelanggran syariat Islam yang tidak diadili sesuai ketentuan yang berlaku.

Hal tersebut menggambarkan diskrimansi terhadap pelanggar syariat Islam yang lainnya, yang telah diadili secara hukum yang berlaku di Aceh. Secara sosial ini juga memberi pemahaman kepada masyarakat, bahwa hukum jinayah yang selama ini dijalankan hanya berlaku bagi masyarakat biasa tanpa adanya kekuasaan.

Dari paradigma tersebut, mencerminkan pemberian sanksi hukuman cambuk terlihat memihak, dikarenakan adanya perkara yang tidak dilakukan hukuman cambuk, yang demikian tersebut bisa menjadi unsur contempt of court yang menjatuhkan marwah hukum itu sendiri dan kemudian akan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap penegakan hukuman, khususnya pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh.

Saya berpendapat dari sisi inilah banyaknya lahir pelanggaran syariat Islam di Aceh sampai saat ini, ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat Aceh terhadap penegakan yang pilih kasih dan ternilai tidak adil, sehingga masyarakat mengacuhkan peraturan yang berku di Aceh. Dimana hukum terkesan tunduk pada kekuasaan, akan tetapi yang seharusnya kekuasaan yang harus tunduk kepada hukum yang berlaku.

Pada hakikatnya, untuk pencapaian hukum yang proporsional dan profesional sesuai dengan cita-cita dan harapan, bukanlah hukum yang mengalir seperti sifatnya air, dimana air tersebut mengalir dari kasta yang tinggi kepada kasta yang rendah, dimana semakin tinggi status sosial seseorang kemungkinan dapat terhindar dari jeratan hukum dalam artian beban hukumnya semakin ringan.

Dan semakin rendah status seseorang beban hukumnya semakin berat dalam artian semakin besar peluang seseorang terjerat oleh hukum.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved