Breaking News:

Salam

Menanti Reaksi Presiden atas Pemecatan 51 Pegawai KPK

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta turun tangan menyelesaikan polemik alih status pegawai KPK menjadi ASN

Editor: bakri
Tribunnews.com/Gita Irawan
Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) Yudi Purnomo bersama Mantan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi Instansi KPK Sujanarko dan Penyidik Senior KPK Novel Baswedan di kantor Komnas HAM RI Jakarta pada Kamis (27/5/2021). 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta turun tangan menyelesaikan polemik alih status pegawai KPK menjadi ASN. Sebab, arahan Jokowi terkait nasib 75 pegawai yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dinilai tidak didengar Pimpinan KPK dan BKN. Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan TWK hendaknya tidak bisa menjadi dasar pemberhentian 75 pegawai KPK.

Meski sejak awal pimpinan KPK berdalih tak akan memberhentikan para pegawai itu, namun arah kebijakan menunjukkan sebaliknya. Ke-75 pegawai itu sudah dibebastugaskan tanpa kejelasan waktu oleh Ketua KPK Firli Bahuri. Kemudian berdasarkan hasil rapat, dari 75 pegawai itu, 51 pegawai dinyatakan tidak bisa lagi bergabung di KPK. Sedangkan 24 pegawai lainnya dinilai masih bisa dibina meski tetap tidak ada jaminan lulus ASN.

Keputusan rapat yang diklaim keputusan bersama yang diambil KPK, BKN, KemenPANRB, Kemenkumham, LAN, dan KASN, itu dinilai membangkang arahan Presiden Jokowi. ”Presiden sudah jelas menyatakan bahwa 75 pegawai bisa dilakukan pembinaan pendidikan kedinasan sehingga dia tidak harus keluar dari KPK dan dia bisa menjadi bagian dari pegawai‑pegawai terbaik dari pemberantasan korupsi," kata Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti‑Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono.

"Pimpinan KPK dan BKN telah nyata‑nyata tidak mematuhi instruksi Presiden dengan tetap memberhentikan pegawai KPK baik dengan cara langsung 51 orang serta memberikan mendidik kembali 24 orang tanpa adanya jaminan. Padahal secara nyata presiden sudah mengungkapkan bahwa tes tidak dapat dijadikan dasar untuk memberhentikan seseorang," kata Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo dengan menambahkan, "Sikap Pimpinan KPK dan Kepala BKN adalah bentuk konkret dari sikap Tidak Setia terhadap Pemerintahan yang Sah. Maka dari itu, perlu adanya supervisi dari Presiden menindaklanjuti perkara Alih Status Pegawai KPK."

Merujuk Pasal 3 ayat 7 PP 17 tahun 2020 tentang manajemen ASN. Dalam pasal itu, disebutkan bahwa Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS. Namun dalam tugasnya, Presiden bisa mendelegasikan kewenangannya itu. Masih dalam pasal itu, diatur pula soal pembatalan pendelegasian itu. Yakni bahwa pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditarik kembali oleh Presiden dari Pimpinan lembaga dan PPK bila terjadi pelanggaran prinsip sistem merit atau untuk meningkatkan efektifitas penyelengaraan pemerintahan. "Saya yakin Presiden akan bijak menyikapi hal ini," ujar Giri.

Selain itu, sanggahan terhadap pemecatan 51 pegawai KPK itu juga disampaikan Indonesia Corruption Watch (CW). Lembaga nonpemerintah ini ini  berpendapat bahwa pernyataan Pimpinan KPK dan Kepala BKN mengenai hasil rapat merupakan sebagai upaya pembangkangan atas perintah Presiden Jokowi.

Sebelumnya, banyak kalangan menilai pernyataan Presiden Jokowi jelas mengingatkan pihak KPK dan  BKN  bahwa TWK hendaknya tak jadi dasar pemecatan 75 pegawai. Berdasarkan UU hasil revisi, yakni pasal 3 menyebutkan bahwa KPK merupakan merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif. "Jadi, pada dasarnya, tidak ada alasan bagi dua lembaga itu mengeluarkan kebijakan administrasi yang bertolak belakang dengan pernyataan Presiden," tulis ICW.

Sejak awal TWK dinilai banyak penyimpangannya, mulai dari dasar aturan hingga materi pertanyaan. Makanya, pasca pemecatan 51 pegawai KPK itu, banyak kalangan mendesak Presiden Jokowi memanggil, meminta klarifikasi, serta menegur Kepala BKN dan seluruh Pimpinan KPK atas keputusan yang dinilai melawan arahan Presiden.

Selain itu, Presiden Joko Widodo juga perlu menjelaskan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan TWK yang dinilai beberapa kalangan sebagai kebijakan yang mengada-ada. Penjelasan itu diperlukan agar publik tidak terframing opininya dengan pendapat-pendapat yang dikembangkan selama ini. Nah?!

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved