BPJamsostek Siap Fasilitasi Perlindungan Non-ASN Kemenag

Laporan Zubir I Langsa

SERAMBINEWS.COM, LANGSA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) siap memfasilitasi perlindungan Non Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementrian Agama (Kemnag) dan lembaga lainnya.

Demikian disampaikan Kepala BPJamsostek Cabang Langsa, Sry Sugesti Lubis, kepada Serambinews.com, Sabtu (29/5/2021).

Menurutnya, Menteri Agama (Menag) RI, Yaqut Cholil Qoumas, berapa waktu lalu menerima langsung audiensi Direksi dan Dewan Pengawas BPJamsostek.

Kepada BPJamsostek, Yaqut Cholil Qaumas mengatakan pihaknya siap membahas bersama BPJamsostek terkait tindak lanjut dari instruksi Presiden RI yang tertuang di dalam Inpres 2/2021 tersebut.

Dia menjelaskan, belum genap 2 bulan sejak diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021, terkait Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).

"Semakin banyak Kementerian/Lembaga yang mendukung Inpres tersebut, termasuk Kementerian Agama (Kemenag)," sebutnya.

Diketahui sebelumnya BPJamsostek telah berkoordinasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian terkait Inpres 2/2021 ini, dan mendapat sambutan cukup baik.

• Kisah Pilu Pengantin di Manado, Calon Suami Tewas Loncat dari Lantai 7 di Hari Pernikahan

• Rusunawa UNIKI Bireuen Sudah Bisa Ditempati, Menampung 240 Mahasiswa

Saat itu, Menag RI, Yaqut menyampaikan akan memikirkan bagaimana skemanya, sehingga guru dan tenaga kependidikan di bawah Kemenag dapat memiliki perlindungan dari BPJamsostek.

Apalagi ini adalah Inpres, dimana seluruh tenaga kerja harus memperoleh perlindungan kerja.

Kemenag akan menyiapkan peraturan perlindungan bagi guru Agama dan GTK (Guru dan Tenaga Kependidikan) Madrasah.

Pihaknya juga akan memastikan aturan tersebut tidak hanya sebatas di atas kertas. Namun memang bisa diimplementasikan tanpa kendala di lapangan.

Menag Yaqut beranggapan bahwa tidak mungkin rasanya jika terjadi risiko kerja dengan guru-guru madrasah di daerah, Kemenag bisa langsung menangani satu persatu.

Akan tetapI, Yaqut juga menekankan, kebijakan untuk memberikan perlindungan ini tidak boleh memberatkan guru dan tenaga kependidikan non-PNS yang saat ini memiliki penghasilan terbatas.

“Tentunya kita harus berpikir dengan cara pikir teman-teman honorer ini. Jangan sampai (premi yang dibayarkan) akan mengurangi pendapatan teman-teman ini,” pesan Menag.

Pihak Kemenag juga berharap agar BPJamsostek dapat melakukan edukasi ke lingkungan Pesantren agar memberikan pemahaman yang mendalam tentang perlindungan Jamsostek.

Sementara Direktur Utama BPJamsostek Anggoro Eko Cahyo, menyambut baik dukungan Menteri Agama tersebut.

Dikatakannya, perlu ada dorongan dari seluruh pihak terkait, terutama di Kementerian/Lembaga untuk memastikan perkembangan implementasi perlindungan Jamsostek.

Anggoro memaparkan fakta bahwa dibanding dengan negara tetangga saja, cakupan perlindungan Jamsostek di Indonesia belum maksimal, yaitu baru sekitar 30 % dari total pekerja.

Belum lagi selama pandemi ini, trennya terus menurun akibat kondisi perekonomian.

Bentuk dukungan riil yang bisa dilakukan oleh Kementerian, Lembaga Negara dan Pemerintah Daerah selain dengan mendaftarkan pegawai Non-ASN.

"Juga dengan cara menerbitkan peraturan atau regulasi yang mendukung implementasi Inpres Nomor 2/2021,” sebutnya.

Saat ini ada sekitar 49 ribu pegawai yang merupakan kategori non-ASN di lingkungan Kemenag dan baru 21,8 ribu pegawai yang sudah terlindungi oleh program Jamsostek.

Itupun belum termasuk para guru Madrasah yang jumlahnya diperkirakan mencapai 600 ribuan pegawai di seluruh Indonesia.

Dengan masih banyaknya pekerja yang belum terlindungi tersebut, Anggoro berharap dukungan dari Kemenag beserta jajarannya untuk secara aktif bersama-sama dengan BPJamsostek mendukung implementasi Inpres dimaksud agar dapat berjalan dengan baik.

Menutup kunjungannya di Kemenag, Anggoro berharap agar semua yang dilakukan saat ini dapat mendatangkan hasil yang positif, dan perlindungan jaminan sosial yang menyeluruh bagi seluruh pekerja Indonesia.(*)