Breaking News:

Salam

Terima Kasih Sudah Menjadi Penyeimbang

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan tetap komit menjadi partai oposisi hingga berakhirnya masa kepemimpinan pemerintahan

Editor: bakri
Serambinews.com
Presiden Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS), H. Ahmad Syaikhu menyerahkan cindera mata kepada Pemimpin Umum Serambi Indonesia, H Sjamsul Kahar saat berkunjung ke Kantor Harian Serambi Indonesia, Kamis (27/5/2021) 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan tetap komit menjadi partai oposisi hingga berakhirnya masa kepemimpinan pemerintahan saat ini. Jalur oposisi yang dipilih PKS bukan semata ingin berbeda dengan partai politik pemenang Pemilu 2019, namun sebagai upaya penyeimbang dengan menghadirkan kritik konstruktif dalam berbagai kebijakan pemerintah untuk kepentingan rakyat Indonesia.

"Kita akan tetap jadi oposisi, karena itu adalah amanah dari Munas PKS. Saya diamanahkan munas di mana itu musyawarah yang diperluas dari Majelis Syuro bahwa PKS akan tetap jadi partai opisisi. Oleh karena itu, kita menjaga ini sampai Majelis Syuro nanti memutuskan lagi jika ada perubahan," kata Presiden PKS, H Ahmad Syaikhu.

Ia menegaskan, PKS menjadi oposisi bukan karena ingin berbeda dengan yang lain, tapi menjadi oposisi yang sigap memberi kritik membangun terhadap kebijakan pemerintah. Tak menutup kemungkinan, ada kalanya PKS juga beriringan dengan pemerintah terkait isu‑isu tertentu.

Kalangan awam lazim menerjemahkan oposisi sebagai penentang, penolak, atau lawan. Sedangkan oposisi dalam perspektif administrasi pemerintahan dipandang sebagai kelompok yang tergabung dalam partai politik sebagai penentang atau berada pada pihak berseberangan terhadap berbagai kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah. Pemerintah di sini berarti representasi parpol pemenang pemilu.

Dalam perkembangannya, menurut kalangan pengamat dan ahli, agar memperoleh kesan lebih halus -- karena kesan oposisi itu cenderung keras dan ekstrem-- maka dipakailah istilah golongan penyeimbang. Perannya memberikan keseimbangan terhadap berbagai program dan kebijakan pemerintah yang pada dasarnya sekadar mencermatinya dari perspektif berbeda. Jadi lebih cenderung pada cara pandang semata.

Jika mengingat kembali pandangan Presiden AS ke‑16, Abraham Lincoln, tentang demokrasi sebagai pengelolaan kedaulatan rakyat, yakni pemerintahan yang dikelola dari dan oleh rakyat serta untuk rakyat, maka oposisi menemukan tempatnya. Bahwa demokrasi itu bicara soal kekuasaan yang terbatas, pertanggungjawaban pemerintah, pembagian kekuasaan, hingga adanya partisipasi publik. Kehadiran oposisi tentu termasuk di dalamnya, sebagai kekuatan yang memberikan keseimbangan terhadap jalannya pemerintahan.

Pertanyaannya, mengapa oposisi diperlukan di negara demokrasi seperti Indonesia? Sederhananya adalah karena tidak ada jaminan jika kedaulatan rakyat itu bisa dijalankan secara baik dan seutuhnya oleh pemerintah. Bayangkan jika sebuah pemerintahan yang mengatasnamakan kedaulatan rakyat, saat menjalankan roda pemerintahan justru melenceng dari koridor dan bertolakbelakang dengan hakikat kedaulatan rakyat.

Pada titik ini, peran kekuatan di luar pemerintahan, dalam hal ini kubu oposisi, yang bisa menjaga kedaulatan rakyat, mendesak dibutuhkan. Dalam praktiknya, kubu oposisi bakal bekerja memastikan pemerintahan yang berjalan tetap berada dalam koridor kepentingan rakyat.

Dalam partisipasi politik ini pula, oposisi menjalankan perannya yakni dengan melakukan kritik atas kebijakan pemerintah yang dinilai kurang tepat, supaya bisa sesuai dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, seperti sering kita dengar bahwa, “akar dari oposisi itu sendiri yakni terkait konsep checks and balances, di mana cabang‑cabang kekuasaan seperti eksekutif dan legislatif, harus bisa saling mengontrol dan memberikan perimbangan. Harus bisa saling mengingatkan terkait jalannya pemerintahan agar tetap sejalan dengan kehendak masyarakat. Maka nantinya dari praktik checks and balances itu diharapkan cabang‑cabang kekuasaan tidak bekerja hanya karena kepentingannya sendiri.”

Dan, jika komit ingin tetap menjadi oposisi hingga akhir pemerintahan sekarang, maka PKS tentu harus terus menguatkan dirinya. Sebab, jika kekuatan oposisi lemah, dikhawatirkan partai koalisi pemerintah pun akan kehilangan tantangan, sehingga kondisi itu lagi‑lagi akan berimbas pada kinerja parlemen. Dan, karena begitu penting peran atau keberadaan oposisi, maka kita berterima kasih kepada PKS yang masih tetap komit menjadi oposisi atau penyeimbang.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved