Breaking News:

Opini

Memahami Grade Akreditasi BAN PT Terbaru

Perubahan sistem penilaian akreditasi dari instrumen akreditasi program studi/instrumen akreditasi perguruan tinggi (IAPS/IAPT) 7

Editor: hasyim
SERAMBINEWS/FOR SERAMBINEWS.COM
Direktur Politeknik Aceh Selatan Dr Muhammad Yasar STP M Sc 

Setidaknya menurut Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor: 2 Tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi Peringkat Akreditasi yang merupakan tindak lanjut dari Permendikbud Nomor: 5 Tahun 2020 dan Peraturan BAN-PT Nomor: 1 Tahun 2020, terdapat 2 pembeda utama antara IAPT 7 Standar dengan IAPT 3.0, yaitu:

Pertama, terletak pada titik berat penilaian. Jika pada IAPT 7 standar lebih menekankan aspek input dan proses, maka pada IAPT 3.0 memberikan bobot yang besar pada aspek output dan outcome. Kedua, pemenuhan dan pelampauan standar nasional pendidikan tinggi (SN-Dikti). Jadi hal yang terpenting dalam IAPT 3.0 adalah diukurnya pemenuhan dan pelampauan SN-Dikti, dan hal ini belum bisa diukur dengan IAPT 7 standar karena instrument tersebut baru dikembangkan tahun 2011, sementara SN-Dikti baru ditetapkan pada tahun 2014.

Kedua perbedaan inilah yang menyebabkan ketidaksetaraan peringkat akreditasi antara peringkat A dengan Unggul, B dengan Baik Sekali, dan C dengan Baik.

Sebetulnya secara sederhana, sebagaimana tujuan akreditasi BAN PT yakni untuk menentukan kelayakan sebuah PT atau PS berdasarkan SN-Dikti, maka pemerintah ingin kampus-kampus nasional dapat mencapai atau melampaui standar mutu tersebut. Dalam kasus lama, kampus terakreditasi C walaupun disebut sudah terakreditasi tetapi dalam kesehariannya terus mendapat pengakuan, perhatian dan pelayanan yang diskriminatif. Mengapa? Karena di mata pemerintah sebenarnya C belum memenuhi standar mutu nasional, tetapi ia memenuhi syarat untuk diakreditasi (sama artinya terakreditasi).

Diakui atau tidak, disadari atau tidak, sebenarnya justru di kampus-kampus seperti itulah yang menjadi sarang kemiskinan dan kebodohan. Mengapa? Karena hanya anak-anak miskin dan kurang pintar atau kurang beruntung sajalah yang terpaksa memilih kampus seperti itu. Sementara anak-anak dari golongan berada (mampu) tentu haram menginjakkan kakinya di kampus-kampus underestimate tersebut.

Tidak ada calon mahasiswa yang mau masuk ke kampus dengan akreditasi C apalagi belum terakreditasi kecuali terpaksa, dan itu pasti karena tidak ada pilihan lain atau ketidakmautahuan terhadap efek akreditasi.

Hal ini jugalah yang dewasa ini sedikit menyulitkan pendirian kampus baru atau kampus membuka program studi baru, karena mereka hanya mengantongi akreditasi anugerah yang setara C. Nasib baik sekarang pemerintah mulai sedikit longgar menerapkan syarat akreditasi kepada lulusan, jika tidak inilah proses memiskinkan rakyat secara terstruktur.

Telah menjadi rahasia umum jika kuliah, tamatnya pasti ingin dapat pekerjaan yang layak. Akibat akreditasi kampusnya belum memenuhi syarat yang ditentukan, walau sudah kuliah dengan capaian nilai tinggi pun tetap susah mencari pekerjaan karena banyak lowongan pekerjaan yang ikut-ikutan menjudge para alumnus dengan dosa akreditasi.

Untuk itu bijaknya terapkanlah pola pembinaan yang mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan melalui policy atau program khusus yang mampu menstimulasi pencapaian grade akreditasi terbaik bagi seluruh perguruan tinggi di Indonesia.

Khususnya di Aceh, program serupa ini dapat dikaitkan secara spesifik dengan upaya percepatan pemberantasan kemiskinan.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved