Breaking News:

Opini

Perlukah Revisi Qanun Jinayah?

Beberapa hari terakhir diskusi revisi qanun jinayah marak diselenggarakan. Spirit revisi ini bahkan telah mewujud pada sebuah aksi judicial review

Perlukah Revisi Qanun Jinayah?
IST
Dr. Yuni Roslaili, MA, Dosen Hukum Pidana Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Oleh Dr. Yuni Roslaili, MA, Dosen Hukum Pidana Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Beberapa hari terakhir diskusi revisi qanun jinayah marak diselenggarakan. Spirit revisi ini bahkan telah mewujud pada sebuah aksi judicial review oleh saudari Donna Swita yang didukung oleh sekelompok masyarakat dari para aktivis pemerhati perempuan dan anak di Aceh.

Semangat ini terus bergulir lebih-lebih lagi pasca keputusan Mahkamah Syar'iyyah Provinsi yang memvonis bebas "DP" seorang paman pelaku inses di Jantho Aceh Besar. Sebelumnya majelis hakim tingkat pertama di Mahkamah Syar'iyyah Jantho memvonis pelaku dengan hukuman 200 bulan penjara atau 16,6 tahun, namun kemudian terdakwa tidak terima atas hukuman tersebut dan melakukan upaya banding ke Mahkamah Syar'iyah Aceh.

Akan tetapi di Mahkamah Syar'iyyah Provinsi ini terdakwa malah dibebaskan. Hal inilah yang kemudian oleh sejumlah pihak dijadikan momentum untuk mengajak melakukan revisi atas qanun jinayah.

Menurut Komisioner KPPAA, Firdaus D Nyak Idin dalam sebuah diskusi publik dengan tema "Urgensi Revisi Qanun Jinayat" pada 30 Mei 2021 beberapa pasal yang dipandang perlu direvisi adalah pasal 34, 49, 63 ayat (3) dan pasal 64 ayat (4). Di antara bentuk revisi yang ditawarkan dengan menghapus sebagian kalimat saja atau bahkan dicabut.

Misalnya pasal 49 yang berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya, diancam dengan `uqubat ta'zir cambuk, paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali, atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni, atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan", diusulkan untuk diubah menjadi "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya diancam dengan undang-undang perlindungan anak".

Menurutnya, hukuman dalam undang-undang perlindungan anak lebih berat daripada uqubat yang terdapat di dalam qanun, sehingga diharapkan lebih bisa memberikan efek jera.

Benarkah `Uqubat dalam Qanun Jinayah Lebih Ringan? Mari kita bandingkan. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 tahun 2002 pada pasal 81 menyebutkan: (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Ada pun di dalam Qanun Jinayah No. 6/ 2014 pasal 50 menyebutkan: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan sebagaimana dimaksud pasal 48, terhadap anak diancam dengan `uqubat ta'zir cambuk, paling sedikit 150 (seratus lima puluh ) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali, atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni, atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved