Breaking News:

Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Aceh Lantik 29 ASN Jabatan Fungsional

Rektor Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Aceh, Dr Ir Mirza Irwansyah MBA MLA melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan empat dosen

Editor: bakri
FOR SERAMBINEWS.COM
Rektor ISBI Aceh, Dr Mirza Irwansyah MBA, MLA melantik 29 aparatur sipil negara (ASN) jabatan fungsional melalui jalur Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Aula Gedung Pertunjukan ISBI Aceh, di Kota Jantho, Senin, (31/5/2021) siang. Pelantikan tersebut turut disaksikan oleh para wakil rektor ISBI Aceh 

JANTHO - Rektor Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Aceh, Dr Ir Mirza Irwansyah MBA MLA melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan empat dosen dan 25 tenaga kependidikan berstatus aparatur sipil negara (ASN) jalur Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Aula Gedung Pertunjukan ISBI Aceh, di Kota Jantho, Senin, (31/5/2021) siang. Pelantikan tersebut turut disaksikan oleh para wakil rektor ISBI Aceh.

Usai pengambilan sumpah, Rektor ISBI Aceh dalam sambutannya mengingatkan semua ASN yang telah dilantik agar memiliki semangat kerja yang tinggi, profesional, beretika, dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan. 

Ia juga meminta para ASN tersebut untuk bersungguh-sungguh mengembangkan potensi yang dimiliki sesuai dengan jabatan fungsional yang telah diamanahkan.

“Oleh karena itu, kita sangat berharap ASN yang baru dilantik dan diambil sumpahnya hari ini berkerja sesuai peran untuk mendorong agar kedepan ISBI Aceh lebih maju,” tambah Mirza.

PPPK ISBI Aceh kali ini berjumlah 37 orang, dengan rincian: satu orang dosen lulus CPNS, satu orang tenaga kependidikan dan telah lulus CPNS, serta satu orang tenaga kependidikan meninggal dunia. Sehingga, jumlah keseluruhannya 34 orang, terdiri atas enam orang dosen, 28 tenaga kependidikan, dan lima orang masih menunggu surat keputusan menteri terkait pengangkatannnya.

Pengangkatan PPPK tersebut, sebut Mirza, merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjungan PPPK di mana gaji dan tunjangannya didapatkan sesuai dengan tujuannya menjadi ASN.(dik)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved