Breaking News:

Berita Internasional

Mulai Dekat dengan AS, Sudan akan Tinjau Ulang Keberadaan Pangkalan AL Rusia di Laut Merah

Kesepakatan itu memungkinkan Rusia mendirikan pangkalan angkatan laut dengan hingga 300 tentara Rusia, dan mensiagakan hingga empat kapal perang.

Editor: Said Kamaruzzaman
AFP
Mantan Presiden Sudan, Omar al-Bashir saling bertukar cendera mata dengan pejabat militer Rusia 

SERAMBINEWS.COM - Jenderal Mohammed Othman al-Hussein mengatakan, negosiasi sedang berlangsung dengan pejabat Rusia 'untuk melayani kepentingan Sudan' terkait keberadaan pangkalan militer angkatan laut (AL) Rusia.

Panglima militer Sudan itu mengatakan, negara itu sedang meninjau kesepakatan yang menjadikan tuan rumah pangkalan angkatan laut Rusia di pantai Laut Merah, yang dicapai di bawah mantan Presiden Omar al-Bashir yang digulingkan dua tahun lalu setelah hampir 30 tahun berkuasa.

"Kesepakatan ini ditandatangani di bawah mantan Pemerintah Keselamatan Nasional," kata Kepala Staf Angkatan Bersenjata Jenderal Mohamed Othman al-Hussein dalam wawancara yang disiarkan Selasa malam.

Dia mengatakan kepada Blue Nile TV bahwa Sudan  dalam "pembicaraan untuk meninjau kesepakatan untuk melayani kepentingan Sudan."

Baca juga: Pengadilan Sudan Hukum Mati Seorang Perwira, Terbukti Membunuh Demonstran pada 2019

Baca juga: Tentara Ethiopia Hancurkan Pemberontak Tigray dari Sudan

Baca juga: Menteri Kebudayaan dan Informasi Sudan Kunjungi Arab Saudi

Pembicaraan sudah dilakukan  dengan delegasi Rusia yang berkunjung minggu lalu.

Berita tentang kesepakatan itu muncul akhir tahun lalu di portal resmi pemerintah Rusia.

Kesepakatan itu memungkinkan Rusia untuk mendirikan pangkalan angkatan laut dengan hingga 300 tentara Rusia, dan juga untuk secara bersamaan mensiagakan hingga empat kapal angkatan laut, termasuk yang bertenaga nuklir, di Port Sudan di Laut Merah.

Sebagai gantinya, Rusia akan memberi Sudan senjata dan peralatan militer.

Perjanjian tersebut akan berlangsung selama 25 tahun, dengan perpanjangan otomatis untuk periode 10 tahun jika tidak ada pihak yang keberatan.

“Kami sedang merundingkan kemungkinan peninjauan untuk kesepakatan ini, untuk memastikan bahwa kepentingan dan keuntungan kami diperhitungkan,” kata al-Hussein.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved