Breaking News:

Salam

Harap Maklum, Aceh dalam Radar KPK

Harian Serambi Indonesia edisi Ahad (6/6/2021) kemarin mewartakan bahwa Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Aceh

kompas.com
Gedung KPK. 

Harian Serambi Indonesia edisi Ahad (6/6/2021) kemarin mewartakan bahwa Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Aceh, Ir Junaidi MT, mengakui dirinya dan Sekda Aceh, dr Taqwallah MKes, dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (3/6/2021).

Kehadirannya bersama Sekda Aceh ke Gedung KPK di Jakarta, menurut Junaidi, untuk menjelaskan usulan perencanaan dan penganggaran tiga kapal Aceh Hebat yang dibeli Pemerintah Aceh. Seperti diketahui, Kapal Aceh Hebat 1, 2, dan 3 kini sudah beroperasi sebagai alat transportasi penyeberangan antarpulau di Aceh. Namun, salah satu kapal baru itu sering mogok, sehingga memunculkan tudingan dari kalangan LSM bahwa kapal itu merupakan kapal bekas.

Namun, menurut Junaidi, semua kapal itu baru, tak ada yang bekas. Hal ini pun ikut diklarifikasi saat ia diperiksa penyidik KPK. “Setelah menerima penjelasan kami, penyidik KPK mempersilakan kami untuk pulang kembali ke Aceh,” kata Junaidi didampingi Sekda Ach dan Inspektur Aceh, Ir Zulkifli, kepada Serambi di Ruang Kerja Sekda Aceh, Sabtu (5/6/2021).

Menurut Junaidi, ia tahu ada pemberitaan tentang dua pejabat Aceh- -satu orang adalah dirinya--yang diperiksa KPK, justru sepulang dari Gedung KPK ke Kantor Perwakilan Pemerintah Aceh di Jakarta, pada Kamis (3/6/2021) pukul 18.00 WIB.

Informasi itu, lanjut Junaidi, diketahui setelah ia mengaktifkan handphone dan pihak keluarga menanyakan kebenaran informasi bahwa dirinya diperiksa dan ditahan oleh KPK di Jakarta. Sebab, kata Junaidi, infomasi yang disiarkan oleh berbagai media cetak dan online serta media sosial di Aceh bahwa ada dua pejabat Aceh diperiksa KPK terkait pengadaan tiga unit Kapal Aceh Hebat dan proyek multiyears lainnya. Tapi nyatanya mereka tidak sampai ditahan. Namun, sebelum dipersilakan pulang, KPK memberi tahu suatu hal yang penting kepada Sekda dan Kadishub Aceh.

“Bahwa mereka sedang menyelidiki beberapa kasus dugaan korupsi di Aceh dan sudah memanggil sejumlah pejabat untuk dimintai keterangan,” jelas Junaidi.

Nah,apayangdisampaikanKadishubAcehinitentusajamenarik.Pertama, pernyataan itu dengan sendirinya mementahkan statement Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh pada 3 Juni lalu yang menyatakan, "Kok tega sekali orang melempar isu itu." Sekarang, isu telah menjadi fakta. Kedua, kita senang mendengar kabar dari versi Kadishub dan Sekda Aceh bahwa tak ada korupsi dalam pembelian tiga kapal Aceh Hebat itu. Kita juga bersyukur bahwa di antara tiga kapal itu tak satu pun bekas. Jadi, kalau ke depan kapal-kapal tersebut masih ada yang mogok, harus naik dok padahal baru dibeli, atau karena boros minyak, itu hanyalah persoalan teknis semata, bukan karena dibeli dengan cara- cara manipulatif. Ketiga, dan ini yang paling penting, bahwa KPK juga sedang menyelidiki beberapa kasus dugaan korupsi di Aceh dan sudah memanggil sejumlah pejabat untuk dimintai keterangan. Harap maklum, ini sinyal kuat yang ditujukan kepada mulai dari Gubernur hingga 55 kepala satuan kerja perangkat Aceh (SKPA). Artinya, pengelolaan anggaran di provinsi ini, mulai dari DAU, DAK, Dana Migas maupun Tambahan Hasil Migas, serta Dana Otsus, terlebih yang bersifat multiyears, tetap dalam radar pemantauan KPK. Mereka yang dipanggil itu hanyalah dalam rangka uji petik atau sampel untuk menyelidiki apa benar ada unsur korupsi atau manipulasi dalam penggunaan berbagai anggaran itu.

Apalagi sudah bukan rahasia lagi bahwa mafia proyek yang memonopoli proyek di ULP Aceh telah diklaim Fakhrul Razi MIP, Anggota DPD RI, sebagai salah satu penyebab yang menghambat pemerataan kesejahteraan atau "kue pembangunan" di Aceh. Uang banyak, tapi Aceh tetap termiskin di Sumatra. Satu hal lagi yang perlu tetap diingat bahwa saat hubungan legislatif dan eksekutif tak mesra menjelang pengajuan hak angket tahun lalu, Ketua DPRA sudah keburu menyerahkan ke KPK daftar proyek-proyek multiyears di Aceh yang menurut perspektif dewan bermasalah atau berpotensi menimbulkan masalah. Nah, jangan-jangan Sekda dan sejumlah pejabat Aceh dipanggil KPK minggu ini adalah sebagai respons KPK atas "daftar masalah" yang diserahkan Ketua DPRA tempo hari. Di dokumen itu tentu bukan soal kapal Aceh Hebat saja yang dilaporkan, tapi juga berbagai hal yang "hebat-hebat" lainnya. Akhirnya sama kita berharap semoga tak ada lagi pejabat teras di Aceh yang menjadi "pasien" KPK. Cukuplah dua gubernur terdahulu. (*)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved