KPK Kembali Periksa Dua Pejabat Aceh

* Juga Seorang Politisi dan Pengusaha

BANDA ACEH - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dikabarkan telah memeriksa beberapa orang lagi terkait dugaan korupsi di Aceh. Berbeda dengan sebelumnya dimana pemeriksaan dilakukan di Kantor KPK Jakarta, kali ini pemeriksaan berlangsung di Polda Aceh, Banda Aceh.

Informasi yang diperoleh Serambi, pemeriksaan dilakukan pada Jumat (4/6/2021) malam dan Sabtu (5/6/2021) malam. Mereka yang sudah diperiksa disebut-sebut berjumlah empat orang. Terdiri dari dua kepala Satukan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA), satu politisi dari partai nasional dan satu orang lagi pengusaha/swasta.

Namun informasi lain menyebutkan ada enam orang yang diperiksa selama dua malam itu. Dua lainnya adalah pejabat setingkat kepala bidang.

Pemeriksaan itu kabarnya masih terkait terkait dengan pengadaan Kapal Aceh Hebat. Tetapi sumber di KPK membocorkan, pemeriksaan juga dilakukan terkait dengan dana bantuan sosial (bansos) Covid-19. "Kontradiktif banget (keterangan mereka)," ujar sumber tersebut singkat.

Sementara itu, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, yang ditanyai Tribunnews.com terkait pemeriksaan di Aceh enggan menjawab.

"Teknis giat lidik nggak bisa aku infokan ya. Sory ya, mudah-mudahan teman-teman memahami," jawabnya.

"Ini masih lidik mas," tambah Ali Fikri lagi.

Sebelumnya KPK juga telah melakukan pemeriksaan terhadap dua pejabat Aceh dan seorang pengusaha kakap. Dua pejabat dimaksud adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taqwallah, dan Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Junaidi.

Pemeriksaan terhadap keduanya dilakukan di Kantor KPK di Jakarta, Kamis (3/6/2021). Taqwallah dan Junaidi yang ditanyai Sabtu (5/6/2021) setiba di Aceh membenarkan pemeriksaan tersebut. Mereka mengatakan, kehadirannya Aceh ke Kantor KPK di Jakarta untuk menjelaskan usulan perencanaan dan penganggaran tiga Kapal Aceh Hebat.

Selain Taqwallah dan Junaidi, KPK dikabarkan juga telah memeriksa seorang pengusaha kakap asal Aceh. Pengusaha tersebut dijemput di kawasan Kota Medan, Sumatera Utara, tak lama setelah beredar kabar pemeriksaan dua pejabat Aceh.

Menurut Askhalani, KPK tidak hanya menyelidiki pengadaan Kapal Aceh Hebat, tetapi juga proyek multiyears 2021 dan Jembatan Kilangan.

                                                                                                            Jangan tebang pilih

Anggota DPRA, Irpannusir mengapresiasi KPK yang melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi di Aceh. "Kita tentu mensupport dan memberikan apresiasi bahwa KPK sedang melakukan penyelidikan di Aceh karena memang itu yang kita harapkan dari dulu," kata Irpannusir.

Politikus PAN ini juga berharap agar KPK bekerja maksimal dengan memanggil semua pihak yang terlibat. "Kita harapkan agar KPK memanggil mereka semua dan jangan tebang pilih, kita minta KPK agar punya waktu banyak di Aceh," tegas dia.