Breaking News:

Berita Aceh Selatan

DP3AKB Deklarasi dan Sosialisasikan Aceh Selatan Sebagai Kabupaten Layak Anak, Ini Penekanan Bupati 

DP3AKB Provinsi Aceh bekerja sama dengan DP3AKB Kabupaten Aceh Selatan menggelar acara deklarasi & sosialisasi Kota Layak Anak Kabupaten Aceh Selatan.

Penulis: Taufik Zass | Editor: Saifullah
For Serambinews.com
DP3AKB Provinsi Aceh bekerja sama dengan DP3AKB Kabupaten Aceh Selatan menggelar acara deklarasi dan sosialisasi Kota Layak Anak Kabupaten Aceh Selatan di Aula Bappeda dan dibuka oleh Bupati Aceh Selatan, Tgk Amran, Selasa (8/6/2021). 

Laporan Taufik Zass | Aceh Selatan

SERAMBINEWS.COM, TAPAKTUAN – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Aceh bekerja sama dengan DP3AKB Kabupaten Aceh Selatan menggelar acara deklarasi dan sosialisasi Kota Layak Anak Kabupaten Aceh Selatan.

 Acara yang berlangsung di Aula Bappeda tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Aceh Selatan, Tgk Amran, Selasa (8/6/2021).

Turut hadir  pada acara tersebut, Ketua TP PKK Aceh Selatan, Kailida, SPdI, Plt Sekda Ir H Said Azhar, Asisten Pemerintahan dan Kesra Erwiandi, SSos, MSi, Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak DP3AKB Provinsi Aceh, Amrina Habibi, dan Kepala DP3AKB Kabupaten Aceh Selatan, Yulmainar, SE.

Pada kesempatan tersebut, Tgk Amran menyampaikan bahwa anak merupakan potensi yang sangat penting sebagai generasi penerus masa depan bangsa.

Anak juga menjadi penentu kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang akan menjadi pilar utama pembangunan nasional, sehingga perlu ditingkatkan kualitasnya dan mendapatkan perlindungan secara sungguh-sungguh. 

Baca juga: VIDEO - Danau Akgol yang Selalu Dipenuhi Satwa Kini Berubah Menjadi Padang Tandus

Baca juga: Antisipasi Kebakaran Pasar Tradisional Menjalar ke Polsek, Belasan Tahanan Terpaksa Dipindahkan 

Baca juga: PLN UP3  Lhokseumawe Tanam 1.000 Mangrove di Pantai Lancok Aceh Utara, Ini Misinya

Bupati menegaskan, sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka tanggung jawab perlindungan anak diberikan kepada negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

“Untuk itu, kebijakan kabupaten/kota layak anak adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah dan dunia usaha dalam rangka memenuhi hak-hak anak yang terencana, menyeluruh dan berkelanjutan,” ungkapnya.

Dengan lahirnya kebijakan kabupaten layak anak ini, Bupati Aceh Selatanmengharapkan, dapat menciptakan keluarga yang sayang anak, gampong layak anak, kecamatan dan kabupaten layak anak sebagai pra-syarat untuk memastikan bahwa anak tumbuh dan berkembang dengan baik, terlindungi haknya, dan terpenuhi kebutuhan pisik serta psikisnya. 

“Kepada DP3AKB selaku koordinator agar dapat melakukan koordinasi dengan semaksimal mungkin, baik dengan dinas instansi terkait, termasuk dinas instansi vertikal, dengan masyarakat, dan dengan pihak dunia usaha,” paparnya.

Baca juga: Diteriaki Begal, Debt Collector di Subang Tewas Dikeroyok Massa, Ini Kronologinya

Baca juga: Genose Covid-19 Tersedia di Bandara Malikussaleh Aceh Utara, Ini Beda dengan PCR dan Rapid Antigen

Baca juga: VIDEO - Spesies Penyu Langka yang Terancam Punah, Bertelur di Pantai Turki

“Karena tiga elemen ini merupakan penentu keberhasilan program ini, pemerintah tidak akan berhasil secara maksimal tanpa dukungan masyarakat dan dunia usaha,” pungkas Bupati Tgk Amran.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved