Breaking News:

Jurnalisme Warga

KEK Lhokseumawe yang Masih Perlu Perhatian Khusus

MENEKAN ketimpangan ekonomi antardaerah, pemerintah membuat kebijakan untuk mempercepat pembangunan ekonomi secara merata di seluruh kawasan Indonesia

KEK Lhokseumawe yang Masih Perlu Perhatian Khusus
IST
Prof. Dr. APRIDAR, S.E., M.Si., Guru Besar IESP Universitas Malikussaleh (Unimal) dan Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (Uniki) Aceh, melaporkan dari Lhokseumawe

Oleh Prof. Dr. APRIDAR, S.E., M.Si., Guru Besar IESP Universitas Malikussaleh (Unimal) dan Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (Uniki) Aceh, melaporkan dari Lhokseumawe

MENEKAN ketimpangan ekonomi antardaerah, pemerintah membuat kebijakan untuk mempercepat pembangunan ekonomi secara merata di seluruh kawasan Indonesia, yaitu dengan melakukan program ekonomi khusus. Diharapkan, dengan kebijakan ekonomi ini dapat membantu pertumbuhan ekonomi baru yang membuat daya saing lebih tinggi di wilayah yang pertumbuhan ekonominya kurang merata dan maksimal.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan program pengembangan kawasan yang lingkungannya secara khusus dibuat kondusif, baik prasarana maupun sarananya, guna mendorong berbagai aktivitas dan pertumbuhan ekonomi, mulai dari investasi, ekspor, perdagangan, dan aktivitas ekonomi lainnya. Program ini diibaratkan sebagai katalis reformasi ekonomi.

Program KEK yang cukup mulia tersebut terinspirasi dari berhasilnya beberapa negara yang telah terlebih dahulu menerapkan sistem tersebut, seperti India dan Tiongkok. Keberhasilan kedua negara tersebut dapat menarik minat para investor untuk berinvestasi dan membuka lapangan kerja baru, sehingga pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah tersebut meningkat drastis. Kemunculan KEK di Indonesia sejak tahun 2009 telah menyibak suasana baru perekonomian Indonesia. Program percepatan pertumbuhan ekonomi ini diterapkan sebagai bentuk pengembangan dari berbagai jenis kawasan ekonomi yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Program percepatan ekonomi merupakan keinginan tulus pemerintah pusat dalam pengembangan serta perbaikan dari program-program sebelumnya, terutama untuk pengembangan kawasan ekonomi yang lambat pertumbuhannya. Sebagai contoh program Kawasan Industri Berlanjut pada tahun 1989, pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas pada tahun 1970, pengembangan Kawasan Berikat pada tahun 1972, dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) pada tahun 1996.

Penetapan KEK dilakukan berdasarkan penilaian potensi demografis dan aksesibilitas kawasan tersebut jika dilihat dari kebutuhan pasar global saat ini. Dengan harapan, ke depan akan banyak investor yang mau investasi membanguan kegiatan ekonomi berskala besar dan berdaya saing global di kawasan tersebut.

Tahap pertama penetapan kawasan tersebut di 50 daerah yang mengusulkan diri untuk menjadi KEK. Pemerintah menargetkan terciptanya 17 daerah KEK pada tahap pertama, kemudian pada tahun 2018 bertambah lagi satu kawasan, yaitu KEK Mandalika (Siti Kamila, kek.go.id).

Di Aceh, KEK-nya yang dikenal dengan nama KEK Arun Lhokseumawe (Kekal) merupakan kawasan yang diharapkan dapat berjalan lebih cepat, mengingat sudah memiliki prasarana dan sarana yang ditinggalkan oleh PT Arun. Namun, hingga sekarang belum juga menunjukkan tanda-tanda keberhasilan tersebut. Hanya PT PIM Persero yang sudah mengembangkan usahanya dengan membangun Pabrik Pupuk Nitrogen, Posfor, dan Kalium (NPK) dengan nilai hingga satu triliun rupiah. Dengan beralih ke produksi pupuk majemuk NPK, PIM tidak lagi bergantung pada bahan baku gas yang pasokannya sering mandek.

Perusahan lain yang rencananya ingin menanamkan investasi seperti Malaysia Mining Corporation, PT Korina Refinery-Korea, dan Aksa Enerji Uterim-Turki belum juga memperlihatkan aktivitasnya di kawasan KEK Arun Lhokseumawe. Pemerintah pusat bahkan telah mengeluarkan KEK Arun dari Program Strategis Nasional (PSN), walaupun sudah ada upaya penyiapan infrastruktur kawasan, pembentukan berbagai lembaga seperti Dewan Kawasan KEK, Administrator, Badan Usaha Pembangunan dan Pengelolaan (BUPP)/Patriot Nusantara Aceh), dan peningkatan pelayanan administrasi oleh pengelola.

Dengan berbagai persiapan tersebut, seharusnya KEK Arun secepatnya dapat melaju kencang dalam pengembangan kawasan yang perlu mendapat perhatian serius serta segera ditangani. Untuk dapat berjalan seharusnya biaya sewa lahan dan berbagai fasilitas dalam kawasan yang dikelola Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) seharusnya diberikan harga khusus yang murah dan jangka waktunya juga perlu diperpanjang hingga 30 tahun, agar kelangsungan usaha para investor mempunyai kepastian.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved