Breaking News:

Opini

Media dan Akselerator Antikorupsi

Pemberitaan mengenai pemeriksaan pejabat, politisi dan pengusaha oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diheadline oleh beberapa media (pers)

Media dan Akselerator Antikorupsi
FOR SERAMBINEWS.COM
Yusrizal, S.H., M.H., CLMA., C.HTc., CF.NLP, Kepala Pusat Studi Hukum, Ekonomi, Sosial dan Politik Pada Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe

Oleh Yusrizal, S.H., M.H., CLMA., C.HTc., CF.NLP, Kepala Pusat Studi Hukum, Ekonomi, Sosial dan Politik Pada Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe

Pemberitaan mengenai pemeriksaan pejabat, politisi dan pengusaha oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diheadline oleh beberapa media (pers) di Indonesia merupakan pemberitaan yang cukup mengejutkan sekaligus menyedihkan apabila benar perbuatan rasuah itu nyata terjadi.

Hal ini disinyalir bahwa ada aktor-aktor yang bermain di tengah kemiskinan Aceh yang kian menggurita. Hal ini dipertegas dengan kucuran dana yang besar dari pemerintah pusat serta pendanaan

pelaksanaan otonomi khusus di Aceh yang seyogiyanya mampu memakmurkan di segala sektor, namun kondisi tersebut belum mampu mengubah wajah Aceh dari ketertinggalan.

Tentu langkah KPK dalam melakukan pemeriksaan ini menjadi langkah awal sekaligus pintu masuk untuk terendusnya berbagai grand korupsi lainnya. Oleh sebab itu peran media dalam menegakkan supremasi hukum di era keterbukaan informasi publik sangat penting era saat ini.

Peran media dalam mempromosikan tata pemerintahan yang baik sudah jelas sebagai wujud terlaksana berbagai program kerja pemerintah. Semua aspek tata pemerintahan yang baik difasilitasi oleh media yang kuat dan independen dalam pemenuhan informasi kepada masyarakat.

Korupsi yang tidak terdeteksi dan tidak terkendali di sektor publik dapat menyebabkan kerusakan serius termasuk, merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah, membuang-buang sumber daya dan uang publik, menyebabkan ketidakadilan dengan memanfaatkan beberapa dengan mengorbankan orang lain, inefisiensi dalam dalam berbagai kegiatan, kerusakan reputasi dalam pemerintahan menjadikan sulit untuk menarik investasi bisnis, tentu hal ini akan berdampak buruk pada kemakmuran.

Korupsi adalah masalah global yang sistemik dan banyak negara dibanjiri masalah korupsi. Korupsi sebagai masalah tersulit yang harus dihadapi negara dalam proses pemerintahan. Praktik korupsi merampas sarana pemerintah untuk memastikan kehidupan terbaik bagi rakyatnya, sementara banyak orang di pemerintahan mungkin merasa bahwa pengungkapan korupsi mengikis legitimasi mereka.

Pers yang menyelidiki korupsi sering menghadapi pembalasan berat karena pejabat korup mengancam tempat kerja, keluarga, dan reputasi mereka. Penting bagi pemerintah untuk mengambil sikap tegas terhadap korupsi dan untuk melindungi pelapor dan media yang melaporkan praktik korupsi di pemerintahan. Legitimasi hanya dibantu oleh strategi pemerintahan yang melihat media investigasi independen sebagai sekutu dan bukan sebagai ancaman. Sejatinya praktik korupsi menyebabkan kemarahan publik yang substansial untuk mewujudkan pemerintah yang berish dan berwibawa.

Peranan pers/media

Halaman
123
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved